Fenomena Mundurnya 20 Juta Anggota PKC

Gerak sejarah terus berputar. Kini, jumlah anggota Partai Komunis China (PKC) yang telah mengundurkan diri mencapai lebih dari 20 juta orang. Diyakini nasib partai itu sudah diujung tanduk.

Keterangan foto: Dukungan dari San Francisco memberi semangat kepada rakyat Tiongkok untuk mundur dari PKC

Sore itu, ratusan warga Tionghoa dari berbagai kota di Amerika berkumpul di the National Mall, Washington DC, kemudian bergerak menuju depan gedung Kongres Amerika, Capitol Hill. Mereka tak lain telah memberikan dukungan kepada 20 juta orang Tionghoa yang telah melakukan tiga pemunduran yakni mundur dari Partai Komunis China (PKC), Liga Pemuda dan Barisan Pionir Remaja.

Sekali lagi mereka dengan damai telah memberi tahu kepada dunia, fakta sebenarnya tentang penyelamatan diri yang terjadi di China. ”Tak peduli manusia percaya atau tidak, sudah siap atau belum, akan segera tiba sebuah kutukan langit yang berupa pembasmian terhadap iblis merah PKC, tidak ada yang dapat membendung, sebuah pertunjukan yang mendebarkan hati akan digelar dalam sejarah.” Demikian peristiwa pada 24 Maret 2007 lalu yang diberitakan oleh The Epoch Times.

Disebutkan, puluhan tokoh dari berbagai kalangan hadir menjelaskan dan menganalisa dari berbagai sudut pandang yang berbeda perihal akan runtuhnya PKC. Mereka menyerukan kepada rakyat Tiongkok yang masih terlena dengan buaian PKC untuk menyadarinya, dan cepat-cepat meninggalkan partai itu demi keselamatannya di masa depan. Juru bicara Pusat Layanan Global Pengunduran Diri, Li Dayong mengatakan ibarat sebuah pohon besar yang akarnya telah tercabut, setiap saat akan roboh, begitu pula dengan keruntuhan PKC setiap saat bisa saja terjadi. Dan, ia meyakini tak lama lagi itu menjadi kenyataan.

Lebih lanjut Li Dayong menjelaskan bahwa Pusat Layanan Pengunduran Diri akan mendorong tentara untuk mundur dari partai, karena sudah sejak lama PKC senantiasa menguasai kekuatan militer sebagai alat untuk menindas rakyatnya. Ia juga menyerukan agar mereka mengenali situasi dewasa ini, menyesuaikan kehendak langit, dalam detik-detik sejarah di mana PKC akan tercerai-berai. ”Jangan lagi mau dijadikan tumbal untuk dikorbankan oleh kejahatan, berdirilah di pihak rakyat, untuk meraih kehormatan yang sejati sebagai tentara.”

Berdasarkan keterangan, Wakil Pusat Layanan Pengunduran Diri, Mr. Zhang Hai Lian, jumlah orang yang mengundurkan diri dari PKC setiap hari terus bertambah di China. Sejak bulan Desember tahun lalu, sewaktu website “The Epoch Time” mengumumkan jumlah orang yang mengundurkan diri, setiap bulan yang mengundurkan diri melebihi satu juta. Kini jumlah tersebut bertambah setiap harinya, dari yang semula 20-30 ribu bertambah menjadi 30–40 ribu, hingga keseluruhannya sekarang sudah mencapai lebih dari 20 juta.

Di laporkan juga, rakyat di daratan Tiongkok juga menyambut pengunduran diri dari PKC secara massal itu. Warga kota Gung Zhou menelpon mengabarkan, bahwa sapaan di antara orang-orang saat bertemu muka di jalanan, adalah menanyakan apakah sudah mengundurkan diri dari partai komunis. Gelombang pengunduran diri kini telah menjadi buah bibir.

Wakil dari World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG), Mrs. Wu dalam rapat umum tersebut membeberkan secara terbuka fakta-fakta tentang pembunuhan terhadap praktisi Falun Gong yang dilakukan oleh PKC selama ini, serta pengambilan organ tubuh mereka secara paksa untuk kepentingan industri transplantasi di sana. “Tanggal 12 Februari tahun ini, Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong di China (CIPFG) sudah berturut-turut merampungkan pembentukan organisasi di empat benua besar di seluruh dunia, yaitu Australia, Asia, Eropa dan Amerika Utara,” jelasnya.

Menurutnya, sejumlah elite politik dan tokoh organisasi internasional juga pernah mengemukakan, jika PKC tidak menghentikan perbuatan dosanya yang mengambil organ tubuh dalam keadaan hidup, maka mereka akan memboikot pesta olahraga Olimpiade 2008 di Beijing. WOIPFG juga telah menyatakan sikap bahwa pertandingan Olimpiade yang mempunyai tradisi menjunjung HAM, tidak akan berlangsung di negara Tiongkok di bawah kekuasaan PKC bersamaan dengan masih berlangsungnya pembantaian terhadap manusia untuk mencuri organ tubuhnya, yang merupakan perbuatan tidak berperi kemanusiaan.

Senada dengan itu, anggota Dewan Pengurus Perantau Tionghoa dari Taiwan Mr. Zhang Jian Guo, Wakil Komunitas Keturunan Amerika dari Kamboja Mr. Dirgoyan, Sekretaris Jendral Serikat Demokrasi Laos Mr. Dorzan Pullar, Ketua Himpunan Komunitas Vietnam di Amerika Mr. Nguyen Wentan, juga menyuarakan dukungan bagi rakyat Tiongkok. Mereka mengucapkan ucapan selamat kepada semua yang telah memisahkan diri dari partai komunis.

Bagaimanapun, rapat umum tersebut telah membuka dukungan suara secara global bagi lebih dari 20 juta orang yang telah mengundurkab diri dari partai komunis. Kegiatan solidaritas dengan gema yang luas di seluruh penjuru dunia itu akan berlanjut hingga tanggal 8 April 2007 ini. Kegiatan ini difasilitasi secara terpadu oleh Pusat Layanan Global Pengunduran Diri dari PKC, surat kabar The Epoch Time, stasiun radio Sound of Hope dan stasiun TV New Tang Dinasty, serta hampir seratus organisasi/ perkumpulan dunia mendukungnya. Pada 25 Maret 2007 lalu, kegiatan yang sama juga digelar di San Francisco.
(Diolah dari berita The Epoch Times/ Era Baru)

Insiden Kebebasan Pers di China:

Dibunuh Saat Meliput Pertambangan Ilegal

Sekali lagi, kekerasan terhadap wartawan terjadi di China. Seorang jurnalis dipukul hingga meninggal ketika sedang meliput kasus penambangan ilegal di Kota Daton, Shanxi. Organisasi kebebasan pers dunia, Reporters Without Border (RSF) kembali mengancam akan memboikot Olimpiade 2008 jika penguasa China tidak memberikan kebebasan pers.

Pada 9 Januari 2007 lalu, dua wartawan dari China Trade News mengunjungi tambang batubara illegal di Kota Datong, Provinsi Shanxi, China. Kedua wartawan tersebut dipukul oleh sekelompok bandit. Lan, salah seorang wartawan mengalami cedera serius di kepalanya dan sehari kemudian meninggal dunia, sedangkan wartawan lainnya mengalami patah tulang kaki.

Atas kejadian tersebut, The Epoch Times melakukan wawancara dengan Gao Wen-wen dari China Trade News pada 17 Januari lalu. Seorang wartawan yang tidak mau disebutkan namanya, menyatakan bahwa penyerangan terhadap Lan dan koleganya telah menimbulkan kemarahan diantara para wartawan, akan tetapi para pemimpin surat kabar setempat meminta kepada para wartawan tersebut untuk tidak berkomentar mengenai insiden tersebut.

Sebaliknya pejabat kota Datong saat dikonfirmasi pada 25 Januari 2007 lalu, menyatakan bahwa kasus telah diselesaikan dan malah menuduh Lan bukan wartawan asli. Akan tatapi salah seorang redaksi China Trade News memastikan bahwa Lan secara resmi telah diangkat menjadi wartawan di surat kabar tersebut, dan Lan dipukul hingga meninggal ketika menjalankan tugasnya sebagai wartawan.

Komentator Politik Zeng Ning mengatakan bahwa bukti-bukti kasus ini sangat jelas. ”Wartawan mempunyai hak untuk melakukan liputan investigasi. Membunuh wartawan pada saat melakukan tugasnya adalah pelanggaran terhadap hukum,” tandasnya.
Kunjungan Reporters Without Borders ke China

Baru-Baru ini Reporters Without Border (RSF), organisasi hak asasi manusia yang membela kekebasan pers di dunia, untuk pertama kalinya dapat melakukan kunjungan resminya ke China. Menurut ketua RSF urusan Asia, Vincent Brossel, yang baru saja kembali dari China, RSF melakukan serangkaian pembicaraan dengan rejim komunis China. Mereka mengemukakan masalah kebebasan pers dan mengajukan saran-saran untuk memperbaikinya.

Beijing mengatakan bahwa pihak penguasa akan mempertimbangkan masalah ini, sebagai pertukaran atas penghentian sementara isu boikot terhadap Olympiade 2008. Tetapi Brossel menekankan bahwa jika Beijing tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan, RFS akan kembali mengajukan boikot terhadap Olympiade.

“Kami memasukkan daftar 80 nama tahanan, kebanyakan adalah para wartawan dan pengguna internet bebas, dan meminta agar mereka segera dibebaskan,” kata Brossel. Pihaknya juga meminta hak kunjungan bagi tahanan tersebut. Permintaan ketiganya ialah untuk melakukan pembicaraan serius dengan rejim China untuk mendesak pemerintah China supaya mencabut sensor ketat terhadap internet.

Dari ke-80 tahanan tersebut, Brossel secara khusus menyebutkan kebanyakan mereka adalah pengguna internet yang mendownload atau menyebarkan informasi mengenai Falun Gong, Tibet, Provinsi Xinjiang (provinsi dengan populasi muslim China terbanyak) dan kaum Kristiani. Brossel berjanji untuk menggunakan segala upaya untuk membebaskan mereka. RSF juga meminta kepada rejim China untuk memberikan tanggapan resminya.

Untuk mendesak bagi pembicaraan yang lebih konstruktif, RSF setuju untuk menghentikan upaya boikot terhadap Olympiade Beijing. Tetapi Beijing harus memegang janji mereka, atau boikot akan diajukan kembali. Brossel mengatakan,”jelas bagi kami bahwa pembicaraan bukan berarti kami telah menyerah atas hak-hak kami untuk mengkritik rejim. Dalam laporan tahunan, berita, aktifitas dan suara dukungan kami terhadap para wartawan tersebut akan membeberkan kepada dunia apa yang terjadi di China. Kami selalu berdiri di sisi demokrasi, bukan kediktatoran.”

Brossel juga mengatakan bahwa RSF akan mengamati kebebasan jurnalisme internasional selama pertandingan Olympiade di China. RSF juga mengingatkan Beijing untuk tidak melanggar peraturan baru yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2007 lalu yang menjanjikan kebebasan pers yang lebih besar lagi kepada wartawan asing yang bekerja di China

Meskipun pemerintah China tidak mengijinkan RSF untuk mengunjungi penjara dimana para wartawan tersebut ditahan, tetapi RSF akan terus meminta agar diperbolehkan untuk mengunjungi mereka.

(Diolah dari berita di www.erabaru.or.id)

Ekonomi China, Korupsi dan Demokrasi

Oleh: Fadjar Pratikto*

Tidak bisa dipungkiri, ekonomi China telah melesat jauh dibanding negara-negara Asia lainnya, kecuali India. Banyak kalangan yang memastikan negara ini akan menjadi raksasa ekonomi baru dunia. Tidak berhenti disitu, berbagai gebrakan ekonomi terus dilakukan. Terakhir penegasan PM China Wen Jiabao dalam pembukaan dan penutupan Kongres Rakyat Nasional ke-10 di Bejing, pertengahan Maret lalu, bahwa China siap menjadi kekuatan adidaya dengan melakukan reformasi progresif.

Pemerintah China bertekad melakukan pembersihan total dalam memerangi korupsi yang menggerogoti pemerintahannya, dan akan berupaya menjadi negara ”sosialis modern” dengan membuka diri dan beradaptasi terhadap tuntutan ekonomi global. Diantaranya mereformasi sejumlah perangkat hukum, seperti hak kepemilikan aset (properti) dan pajak penghasilan (perusahaan). Hak properti akan menjamin kepemilikan individual dan swasta yang sebelumnya dikuasai negara.

Perubahan paradigma pembangunan ekonomi tersebut, relevan dengan pengakuan Wen Jiabao dalam penutupan Kongres Rakyat Nasional bahwa perekonomian China masih menghadapi ketidakstabilan, tidak terkoordinasi, tidak seimbang dan tidak berkesinambungan, yang diakibatkan oleh angka pertumbuhan investasi yang sangat tinggi dan eksesif. Selain itu juga dipicu angka kredit dan likuiditas nilai mata uang yang eksesif, serta tidak pasnya perdagangan asing dan pembayaran internasional.

Setahun lalu, Presiden Hu Jintao juga pernah mengungkapkan kelemahan fundamental ekonomi China. Disebutkan selama bertahun-tahun, uang pemerintah dan dana bank milik negara telah membiayai banyak proyek besar yang tidak bermanfaat. Korupsi, dan sikap aparat yang tidak bertanggungjawab berperan dalam pemborosan ini. Hu berharap China di masa mendatang memiliki pemerintahan yang bersih, dan aparat yang tidak korup. Sebuah langkah memperbaiki ekonomi yang disisakan oleh penguasa sebelumnya.

Diambang Kebangkrutan
Perubahan paradigma untuk merespon persoalan ekonomi yang muncul, patut diacungi jempol. Sebab selama ini, pemerintah China terkesan menutupi kenyataan kondisi ekonominya. Boleh jadi Hu Jintao- Wen Jiabao sedang menunjukan komitmennya untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang pincang. Sebab umumnya “kemakmuran” itu dirasakan warga kota, di pedesaan tetap miskin.

Apa yang disadari oleh penguasa China, sebetulnya bukanlah hal yang baru. Sejumlah pengamat ekonomi jauh-jauh hari sudah memberikan warning. Prof. Dr. Zhang Qing Shi, pakar ekonomi Taiwan tahun lalu sudah mengkritisi. Ia mengemukakan soal defisit keuangan China yakni kebocoran keuangan negara yang makin ditambal semakin besar, utamanya bukan masalah defisit keuangan pada piutang, melainkan ada banyak lubang kerugian keuangan yang tak tampak pada laporan defisit keuangan.

Itu bisa dilihat pada kas bank yang sejak awal sudah dikeruk hingga kosong, persentasi hutang tunggakan mencapai 40% dari kredit yang dikucurkan, bahkan melebihi 50%. Berdasarkan standar umumnya, sistem perbankan dan pasar saham China seharusnya sudah roboh beberapa kali. Tunggakan hutang yang bertambah besar, diperparah dengan perusahaan milik negara yang selalu merugi.

Pengamat ekonomi politik Wang Shau Guang, Hu An Gang, dan Ding Yuan empat tahun lalu juga telah mengingatkan ketidakstabilan sosial dibalik perkembangan ekonomi China. Mereka melihat situasi ekonomi China saat itu sangat berat, yang akan mendorong masyarakat memasuki masa-masa yang tidak stabil, perwujudan yang paling mencolok ialah pembenahan struktur ekonomi yang pincang, dsb.

Gordon C. Chang, penulis buku The Coming Collapse of China (2001), juga pernah mengingatkan. Menurutnya, dari permukaan pertumbuhan ekonomi Cina sangat mencengangkan, akan tetapi itu sebenarnya menyesatkan karena gejala kemunduran ekonomi terlihat jelas. BUMN disebutnya tidak ekonomis. Sistem perbankan yang dikuasai oleh pemerintah sangat insolvent dan paling lemah di dunia. Deflasi sebenarnya telah menggejala sejak 1998, investasi asing macet, dan terjadi pelarian modal.

Solusi yang diberikan terhadap masalah tersebut adalah dengan terus memberikan stimulus fiskal secara besar-besaran sehingga yang terjadi adalah defisit anggaran yang sangat massif. Atas dasar itu Chang memprediksikan bahwa krisis akan bertambah hebat, dislokasi ekonomi akan menjadi masalah sosial dan menjadi krisis politik. Karena tidak ada solusi, Cina diprediksikan akan kolaps.

Jalan Demokrasi
Semua persoalan tersebut bermuara pada masalah politik. Gebrakan pemerintahan Hu Jintao mengubah paradigma pembangunan ekonomi, tidak lepas dari surutnya pengaruh Jiang Zemin. Selama Jiang berkuasa, korupsi ditingkat elite politik merajalela termasuk yang dilakukan keluarganya, meski ia mengkampanyekan anti-korupsi. Diawal pemerintahan Hu, Jiang masih sangat berpengaruh dengan jabatan Ketua Komisi Militer.

Kini, pengaruh klik Jiang Zemin mulai mengendor begitu Jiang terdepak dari lingkaran kekuasaan. Kesempatan ini agaknya digunakan oleh Hu Jintao untuk mulai memangkas klik Jiang dari bawah. Sebelumnya para pemerhati China cukup gemes dengan sikap Hu yang terkesan lamban dan kurang berani. Sekjen Partai Komunis Shanghai Chen Liangyu dan 24 anggota politbiro partai yang dipecat belum lama ini karena kasus korupsi adalah orang-orang kepercayaan Jiang Zemin.

Dengan dibongkarnya skandal korupsi di Shanghai, barangkali Hu Jintao ingin menunjukan kepada dunia bahwa dirinya sedang memulai perlawanan. Tentu saja dia perlu membersihkan diri dari "noda kotor" bekas Jiang, sebab kalau menjelang Olimpiade 2008, noda ini masih melekat, pesta olah raga dunia itu terancam batal disenggarakan di sana. Disinilah kekuasaannya akan dipertaruhkan.

Bagaimanapun Hu Jintao sedang menghadapi tekanan dari dunia internasional berkaitan kasus pelanggaran HAM berat terhadap penganut Katolik, kaum Tibetan, kaum muslim Uighur, dan pengikut Falun Gong— yang merupakan warisan rejim Jiang. Apalagi sekarang kasus pengambilan organ praktisi Falun Gong secara illegal di China untuk kepentingan transplantasi, sedang disorot dunia.

Tanpa reformasi politik, perubahan paradigma pembangunan ekonomi China tidak cukup berarti bagi reformasi struktural. Perkembangan ekonomi yang semakin liberal pun menuntut perubahan politik yang demokratis. Lebih-lebih seiiring reformasi ekonomi sejak 1980-an muncul kelas menengah dan intelektual yang semakin kritis menyikapi sistem monolitik partai yang sudah berkuasa 57 tahun.

Jalan demokrasi agaknya sudah menjadi tuntutan perubahan di tengah liberalisme ekonomi China yang tak terbendung lagi. Kalau perubahan paradigma pembangunan ekonomi ini dilakukan tanpa memberikan ruang pluralisme dan demokrasi bagi rakyatnya, dikuatirkan kebijakan ekonomi itu justru menjadi kontra produktif. Disinilah kepemimpinan Hu Jintao dan Wen Jibao sedang diuji untuk memilih jalan demokrasi atau meninggalkan sistem politik yang monolitik sekarang ini.
--------------------
*Penulis adalah seorang jurnalis yang kini bekerja di sebuah NGO pencegahan korupsi

Sekilas tentang Mr. Jia Jia

Jia Jia dilahirkan pada Juli 1951, sebagai warga Tian Jing, China. Lulus dari Lembaga Perdagangan Beijing tahun 1983, ia menjadi staf management Departemen Perdagangan setempat. Sejak 1986, ia mulai aktif sebagai akademisi bebas dan menjadi professor yang memberi mata kuliah di beberapa universitas juga konsultan di pemerintahan, perusahaan besar dan menengah. Tahun 1999, ia terpilih sebagai Sekretaris Jendral Lembaga Ahli Ilmu dan Teknologi provinsi Shanxi.

Mr. Jia Jia pernah aktif di PKC, sebagai seorang pejabat partai ditingkat propinsi. Selama 2 tahun belakangan ini, ia berhasil menerobos jaringan internet untuk memperoleh informasi tentang arus besar pengunduran diri dari partai komunis. Ia sempat membaca buku Jiuping (9 Komentar tentang Partai Komunis), dan mendiskusikannya. Jia Jia yg sehari-harinya bergaul dengan komunitas partai, sangat mengerti perasaan mereka yang hidup dalam ketakutan. Setelah melihat dengan jelas ketidakpuasan para pejabat dan rakyat disekelilingnya terhadap partai, Jia Jia akhirnya bergabung dalam barisan ke luar dari PKC, menyusul sejumlah pejabat lainnya yang terlebih dahulu menyatakan diri mundur dari partai itu.

Jia Jia berhasil meninggalkan rombongan ketika mengikuti ”studi banding” ke Taiwan pada 22 Oktober 2006 lalu. Selain hendak meminta suaka politik, maksud kedatangannya ke negara itu adalah ingin memutuskan hubungan dengan Partai Komunis China (PKC), sekaligus mengungkapkan bahwa banyak pejabat China yang menyebarkan Jiuping (9 komentar mengenai China komunis), mendiskusikan tentang arus pengunduran diri dari PKC, dan secara keras menyatakan keinginannya secara pribadi untuk mundur dari partai itu. Belakangan ia gagal mendapat suaka politik di Taiwan, dan akhirnya dikawal ke Hongkong.

Di Hongkong, ia secara terbuka menyerukan kepada pejabat China untuk mengundurkan diri dari partai komunis, supaya negara China bisa mewujudkan demokrasi secepatnya. Menurutnya, bahwa jumlah orang yang mengundurkan diri dari PKC yang diumumkan di website Dajiyuan (sekarang sudah mencapai sekitar 20 juta orang), jauh lebih kecil dibanding jumlah mereka yang benar-benar ingin mengundurkan diri dari partai itu. Sebab orang-orang termasuk banyak pejabat yang sudah menyatakan keinginan yang kuat untuk mundur dari PKC, hanya saja belum dapat disalurkan karena tidak tahu jalurnya, atau mungkin takut.

Jia Jia mengungkapkan bahwa banyak sekali pejabat negara maupun rakyat China yang mengutuk PKC, tapi mereka takut. Ia bersedia menjadi sebuah contoh, menyatakan secara terbuka memutuskan meninggalkan PKC, sekaligus menyerukan kepada pejabat China untuk mundur dari PKC dengan nama yang sebenarnya. Ia ingin mewakili semua anggota Lembaga Ilmu Teknologi Shanxi yang dipimpinnya untuk menyatakan secara terbuka mundur dari PKC. Menurutnya, jika semua orang secara terbuka memutuskan hubungan dengan partai itu, tidak ada tempat bagi rejim komunis untuk menindas rakyatnya. “Tembok Besar” itu kini sedang dalam proses kehancurannya, karena nyaris semua anggotanya sudah tidak lagi mau lagi menjadi bagian dari partai komunis,” ujarnya.

Selama Jia Jia tinggal di Hongkong, penguasa China meminta pemerintah Hongkong harus mengekstradisi dia ke China pada 3 November 2006. Dan memperingatkan jika pihak Hongkong tidak melakukan itu, jangan harap akan mendapat dukungan dari pusat. Skenario untuk melancarkan penangkapan terhadapnya dengan tameng hukum pun dilakukan. Beijing menginstruksikan untuk menambah personel saat mengawalnya dan harus dikawal personel bersenjata. Di luar dugaan, setelah masa tinggal sementaranya berakhir, ia berhasil meninggalkan Hongkong dan selamat sampai di Thailand, dan kini berada di Indonesia.

Sejak Oktober 2006 hingga sekarang, Jia Jia telah mengunjungi sejumlah negara di Asia yang diawasi secara ketat oleh mata-mata China, dan ia telah menyerukan kepada pejabat China untuk mengundurkan diri dari partai komunis. Begitu juga saat dia berada di Indonesia, ia selalu mengikuti berbagai kegiatan, menyerukan dan menyadarkan pejabat Kedutaan Besar RRC untuk meninggalkan partai komunis. Jia Jia juga membuat surat terbukanya yang kedua yang ditujukan kepada Komite Pusat PKC, dan dibacakan di depan Kedubes China di Jakarta pada 8 Januari 2007 lalu, suratnya yang pertama dibacakan di Malaysia.

Dalam surat terbukanya, Jia Jia menyerukan kepada kepada Presiden China, Hu Jintao dan Perdana Menteri Wen Jiabao serta anggota dewan harian Politbiro untuk mereformasi sistem politik negaranya secara menyeluruh sesuai dengan tuntutan zaman. Menurut Jia Jia, China komunis telah melakukan reformasi ekonomi selama 20 tahun lebih, namun, yang ditimbulkannya bagi China adalah kemerosotan dan kekacauan sosial yang belum pernah ada sebelumnya. Jika China komunis tidak melakukan reformasi sistem politik, lanjutnya, tidak mungkin dapat menjaga kestabilan sosial, keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya.

Baginya, mundur dari keanggotaan PKC adalah mata rantai utama bagi China untuk melakukan refomasi sistem politik. Menurut pejuang HAM dan demokrasi Wei Jingsheng, Jia Jia telah menjadi saksi adanya pengunduran diri dari PKC, dengan keberanian dan kegagahannya ia telah menjadi contoh bagi mereka yang takut dan bimbang.

Penghargaan Untuk Pengacara HAM Gao Zhisheng

Atas jasanya menegakan hak asasi manusia di negerinya, pengacara terkenal Gao Zhisheng yang kini dalam tahanan rumah penguasa China, mendapat penghargaan tahunan HAM Asia Pasifik untuk tahun 2006. Penghargaan ini diberikan oleh Human Rights Watch Charitable Trust di Auckland, New Zealand pada 6 Desember 2006 lalu. Pengacara yang gigih memperjuangkan kebebasan berkeyakinan ini menerima Penghargaan Pejuang HAM, bersama dengan teman seprofefsinya Chen Guangcheng dan Guo Feixiong.

Chen Weiming, direktur surat kabar New Zealand, yang mengetuai acara tersebut menyatakan kekagumannya kepada penerima penghargaan ini. Chen menekankan bahwa rakyat China masih belum dapat merasakan kebebasan berkeyakinan sesuai hak asasi manusia.

Tahanan Kota
Sejak pertengahan bulan Agustus 2006 lalu, dan pada 12 Desember lalu, pengadilan secara rahasia dilakukan terhadap Gao Zhisheng dengan tuduhan melakukan tindakan subversif. Pengadilan dilakukan oleh rejim komunis China dengan menunjuk dua pengacara untuk mendampingi Gao yang bukan merupakan pengacara resmi yang ditunjuknya. Sedang untuk pengacara resmi yang ditunjuk Gao dan keluarga Gao, tidak diberikan informasi mengenai jadwal persidangan.

Gao telah diadili secara rahasia di Beijing dengan tuduhan tidak jelas atas tindakan subversif, hasil keputusan pengadilan masih belum diketahui. Keluarga Gao dan pengacara yang ditunjuk, Mo Shaoping, tidak mengetahui mengenai jadwal persidangan tersebut. Seorang teman Gao yang juga aktivis AIDS, Hu Jia mengatakan kecemasannya bahwa pengadilan rahasia dilakukan untuk segera menyelesaikan kasus Gao secepatnya dalam sekali persidangan. Kabar terakhir karena adanya tekanan kuat dari dunia internasional, Gao akhirnya hanya menjalani tahanan kota.

Amnesti Internasional dan Kelompok HAM Internasional mengkhawatirkan bahwa Gao disiksa untuk mengaku. Hu mengharapkan Komisi HAM PBB dan Komite Olympiade Internasional untuk segera terlibat dalam pembebasan Gao.

Gao, tahun 2001 menjadi salah satu dari sepuluh pengacara top di China, ditahan sejak bulan Agustus lalu, setelah beberapa lkali dia diganggu, diancam dan dipukul menyusul pernyataan dalam surat terbukannya yang membeberkan penyiksaan dan penindasan yang dilakukan oleh rejim Komunis Chian terhadap Falun Gong, dan juga pernyataan terbukanya untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Komunis China.

Anak Perempuannya Dianiaya
Pada 16 Desember 2006, Geng Ge, anak perempuan dari Pengacara Gao Zhisheng, melaporkan penganiayaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat yang telah mengikuti dan memukulinya. Pemukulan ini menyebabkan tubuh Geng Ge memar di bagian punggung dan paha.

Aktifis HAM China mengutuk kekerasan yang dilakukan oleh polisi terhadap anak-anak. Menurut Hu Jia, Aktifis HAM China di Beijing, kekerasan tersebut dilakukan oleh tiga perwira polisi pria dan tiga perwira polisi wanita. Mereka telah memukul, menjambak rambut, menendang dan menghinanya. Perlakuan tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa terhadap konstitusi China, yaitu hal kekerasan terhadap anak-anak.

Amnesty Imbau Kebebasan di Internet

Senin, 30 Oktober 2006 14:06 WIB TEMPO Interaktif

Los Angeles: Amnesty International mengimbau semua blogger di seluruh dunia bergabung memperjuangkan kebebasan blogger di Cina, Iran, dan Tunisia, yang dianggap masih berada di bawah ancaman.

Menjelang ajang Internet Governance Forum pekan ini, Amnesty International meminta forum memperjuangkan penghentian terhadap pembatasan akses Internet, penghormatan atas hak pribadi, serta pembebasan pejuang kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat secara damai dari tahanan.

Sebelumnya, Amnesty berhasil menghimpun sekitar 50 ribu orang untuk ikut dalam petisi online yang disampaikan kepada pemerintah Cina, berkaitan dengan sensor pemerintah terhadap Internet.Mereka juga sempat meminta pembebasan blogger Iran, Kianoosh Sanjari, yang ditahan awal bulan ini karena melaporkan konflik pihak keamanan dengan pendukung ulama Syiah

China Tangkapi Rohaniwan

Beijing, Rabu - Setidaknya delapan pastor dari Gereja Katolik Roma dan beberapa pendeta Buddha yang berniat menghidupkan kembali kuil Buddha ditangkapi di China dengan alasan yang tidak jelas. Penangkapan itu diungkapkan Yayasan Kardinal Kung yang berbasis di Connecticut, AS, Rabu (18/8).

Dikatakan, Pastor Huo Junlong, Zhang Zhenquan, dan Huang adalah beberapa di antara delapan pastor yang ditangkap setelah polisi menggerebek Desa Sujiazhuang di dekat Kota Baoding, di bagian utara Provinsi Hebei. Provinsi itu merupakan wilayah terbesar bagi 12 juta penganut Katolik di China. Polisi juga menahan dua siswa seminari di desa tersebut.

"Ada sekitar 20 kendaraan polisi dan sejumlah besar pasukan keamanan yang melakukan razia ke rumah-rumah untuk menangkap para pastor dan seminaris," demikian pernyataan Yayasan Kardinal Kung.

Hal senada dikatakan Yayasan Buddha-Amerika (BFA) yang sedang memperbaiki candi bernama Dari Rulai Xingyuan yang berusia 800 tahun di Kulun, Mongolia Dalam. Menurut mereka, pendeta Buddha China, Dechan Jueren yang sudah memiliki kartu hijau AS, telah ditangkap dengan tuduhan menghidupkan takhayul karena telah membuka kembali kuil Buddha.

Sementara itu, tujuh warga Amerika Serikat yang menolak meninggalkan kuil itu dipindahkan secara paksa. Begitu juga dua truk yang penuh dengan artefak dan kekayaan pribadi dipindahkan dari kuil tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Kementerian Luar Negeri China. Polisi dan pejabat setempat mengatakan, tidak mempunyai informasi akurat tentang laporan tersebut. Namun, Kedutaan Besar AS di Beijing mengatakan, polisi setempat telah membatalkan perayaan pembukaan kuil dengan alasan keamanan. (REUTERS/RIE)

Link https://www.kompas.com/kompascetak/0408/19/ln/1217244.htm

Agama, Komunis dan China

Oleh: Fadjar Pratikto

Selama ini kita menyangka sikap rejim komunis China terhadap kaum agamawan sudah berubah. Di kota-kota besar didirikan banyak tempat ibadah dari berbagai agama yang berkembang di sana. Lebih megah lagi tempat ibadah yang terdapat di sejumlah kota pesisir yang maju pesat dibidang ekonomi. Realitasnya itu hanyalah sebuah “etalase” untuk mempercantik diri dihadapan investor asing, sebab agama dan kepercayaan masyarakat masih dikontrol secara ketat oleh Partai Komunis China (PKC). Semua kegiatan keagamaan harus tunduk dibawah lembaga agama yang dibentuk dan dipimpin oleh partai, serta dikooptasi negara.

Fakta menunjukan beberapa bulan lalu, Yayasan Kardinal Kung di Beijing mengumumkan adanya penangkapan terhadap Uskup Julius Jia Zhiguo (70) dari rumahnya di utara kota Zhengding pada 9 Nopember 2005 lalu. Uskup yang memiliki sekitar 12 juta pengikut di China ini ditangkap karena menolak menjadi bagian dari Asosiasi Patriotik Katolik, yang dikontrol oleh PKC, sehingga kegiatannya dianggap ilegal. Selama ini, rejim komunis memang tidak mengakui agama Katolik bagian dari hirarkhi Vatikan.

Selain Uskup Jia, sehari sebelumnya, aparat juga menangkap dua pastor dari diose Jia bernama Li Suchuan dan Yang Ermeng, dan dibawa ke Biro Keamanan Publik di kota Jinzhou, propinsi Hebei. Pada hari yang sama, Pengadilan di Beijing telah menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara bagi pastor Cai Zhuohua dan 2 tahun bagi istrinya. Cai Zhuohua adalah pemimpin dari 6 gereja rumahan (Church Family) di sekitar Beijing dan sebelumnya pernah ditahan selama lebih dari setahun.

Tulisan ini mencoba melihat fakta perlakuan rejim komunis China terhadap kaum agamawan, serta upaya yang dilakukannya untuk membendung pengaruh kegiatan agama yang semakin luas di negeri itu.

Menumpas Kegiatan Agama
Realitas adanya penekanan terhadap kegiatan keagamaan memang bukan cerita baru di negeri Tirai Bambu. Sejak tahun 1951, PKC melakukan kekejaman yaitu secara keras memberikan tekanan keji terhadap kelompok agama dan aliran kepercayaan, serta melarang sepenuhnya kelompok-kelompok keagamaan yang diluar kendali pemerintah semenjak berdirinya Republik Rakyat China.

Dari awal kekuasaannya, PKC sudah mulai merusak kuil dan membakar kitab-kitab suci, memaksa biksu dan biksuni kembali menjalani kehidupan duniawi. Perusakannya terhadap tempat ibadah selalu dengan jalan kekerasan. Sampai pada 1960-an, tempat ibadah di China hanya tinggal sedikit sekali. Saat Revolusi Kebudayaan bahkan membawa bencana lebih dahsyat bagi agama dan kebudayaan melalui slogan “menjebol empat unsur usang”, termasuk agama. Sejumlah kuil, gereja dan mesjid diruntuhkan, serta para pemimpin agama diarak dan dipermalukan dihadapan orang banyak di sepanjang jalan. Keluarga muslim Uighur di Xinjiang Barat bahkan dipaksa memelihara dan memakan babi.

Pada masa Revolusi Kebudayaan, Tentara Merah menyerang Saint Nicholas, Gereja Ortodoks Rusia di Harbin yang terbuat dari kayu, sebelum akhirnya merusaknya pada 23 Agustus 1966. Masih di kota itu, Tentara Merah menghancurkan Kuil Budha Jile, serta membakar patung-patung Budha dan tulisan-tulisan suci. Patung-patung yang telah rusak tersebut dinodai dengan topi tinggi yang terbuat dari kertas. Sejumlah bhiksu bahkan disuruh untuk mengkritik dirinya sendiri, mereka dipaksa memegang papan yang terbuat dari kertas yang bertuliskan “Kitab Buddha macam apa, semuanya omong kosong”.

Penekanan terhadap agama ternyata tidak hanya dilakukan pada masa Revolusi Kebudayaan. Sejak masa reformasi ekonomi, setidaknya 2,7 juta diantara 60 juta pengikut Kristen Family Church telah ditahan, dan 440 ribu dihukum kerja paksa dan pendidikan kembali. Bahkan lebih dari 10 ribu disiksa hingga mati, lebih dari 20 ribu menjadi cacat. Angka statistik yang konservatif tersebut dikumpulkan sejak musim gugur tahun 2000, ketika lebih dari 20 ribu penganut Kristen memulai penyelidikan atas lebih dari 560 ribu orang Kristen Family Church di 207 kota besar dan kecil di 22 propinsi di Daratan China.

Christian Solidarity Worldwide melaporkan bahwa gereja-gereja menangis karena di China tidak ada kebebasan beragama. Penangkapan terhadap penganut dan pemimpin agama Kristen sering kali disertai dengan penyiksaan. Para korban menceritakan, bagaimana penyiksaan yang dialaminya, seperti dipukuli dengan tongkat, digantung dari atap dan diikat dalam posisi yang sangat menyakitkan. Ratusan orang Kristen ditahan di kamp-kamp kerja paksa, dan sebagian dibebaskan bila mereka dapat membayar denda yang sangat tinggi. (World Evangelical Fellowship (WEF) Januari 2001)

Selain penyiksaan, komunis China juga menyeret para pemimpin gereja ke pengadilan. Komisi HAM PBB melaporkan pada 29 Desember 2001, lima anggota gereja di China selatan diberitakan dihukum mati oleh Pengadilan di Kota Jingmen dengan tuduhan menyebarkan “ajaran sesat” dan melanggar hukum. Penghancuran terhadap gereja-gereja juga sering dilakukan, terutama di wilayah China tenggara. Menurut data yang ada, selama tahun 2000 telah dihancurkan sebanyak 450 tempat ibadah yang “tidak memiliki izin". Teror ini telah membuat orang yang lemah imannya melepaskan keyakinannya.
Pembersihan di Tubuh Partai

Sebagai negara komunis, China dibawah PKC mendasarkan pada teori materialisme dialektika historis dan teori evolusi Darwin sebagai dasar pijakan kekuasaanya. Untuk itu, konsep agama sebagai candu masyarakat ditanamkan pada generasi muda, sehingga atheisme menjadi subur. Pemerintah China melarang keras pendidikan agama bagi anak-anak dan remaja. Data statistik baru menunjukkan penduduk yang tidak beragama mencapai 59,1%, sedangkan 27% beragama Tao dan Konghuchu, 6% Kristen, 3% Buddha, 2,4% penganut animisme, 2,4% beragama Islam, dan kepercayaan lainnya 1%.

Meski tekanan sangat berat, kaum rohaniawan tidak pernah putus asa untuk mengembangkan agamanya di negeri berpenduduk terbesar di dunia itu. Melalui gerakan bawah tanah, mereka bergerilya menyebarkan kepercayaan terhadap Tuhan. Kerja keras mereka ternyata membuahkan hasil. Banyak warga China yang secara ekonomi berkecukupan, mulai muak terhadap kebudayaan partai dan berpaling ke jalur agama dan kultivasi. Kini, bahkan jumlah penganut Kristen di sana mencapai puluhan juta orang. Perkembangan agama Islam di Xinjiang Barat dan Mongolia Dalam juga cukup pesat.

Semakin banyaknya warga China yang memeluk agama, serta kegiatan agama yang semakin meluas, telah membuat PKC kebakaran jenggot. Apalagi menurut informasi yang dihimpun mereka, sepertiga dari sekitar 60 juta anggota partai sudah masuk dalam kegiatan keagamaan. Sebagian besar telah memeluk agama Kristen Katholik. Bagi negara yang berideologi komunis, PKC sebagai penguasa tunggal yang atheis tentu saja tidak mentolerir adanya kegiatan agama atau spiritualisme.

Untuk menyikapi perkembangan tersebut, pada 12 Oktober 2005 lalu, PKC telah menginstruksikan "pembersihan" secaraa periodic terhadap aktivitas keagamaan. Mereka menganggap organisasi agama telah "merebut" anggota PKC. Instruksi tersebut didasarkan pada pidato Sekjen PKC Hu Jintao dan Zeng Qinghong pada suatu pertemuan partai mengenai aktivitas keagamaan. Diungkapkan bahwa pemikiran rohani atau spiritualisme telah menggerogoti dan masuk ke alam pikiran anggota dan kader-kader penting partai, sehingga berubah menjadi konflik terbuka. Keadaan itu akan merubah pikiran para anggota dan kader partai, serta melunturkan rasa percaya mereka terhadap partai, yang akhirnya akan menjerumuskan kehidupan politik dan masyarakat ke dalam “bahaya”.

Ditegaskan; Pertama, anggota dan kader partai dilarang dengan alasan apapun mengadakan atau mengikuti kegiatan agama. Kedua, mereka dilarang masuk keanggotaan organisasi agama, termasuk kegiatan dan organisasi di luar kecuali yang direstui partai. Ketiga, bagi yang terlanjur menganut suatu agama, segera keluar dari agamanya, serta memberikan laporan semua yang terkait dalam aktivitasnya. Keempat, bagi yang melanggar, akan diberi peringatan atau dikeluarkan dari keanggotan partai. Kelima, bagi yang ketahuan menjadi anggota keagamaan terlarang, selain akan dikeluarkan dari partai juga akan dinonaktifkan dari pekerjaannya, dan akan dituntut secara hukum jika terbukti bersalah.

Ketakutan rejim komunis China terhadap perkembangan agama-agama yang cukup pesat, mengingatkan kita pada kasus Falun Gong (Falun Dafa). Perkembangan Falun Gong yang begitu pesat sejak diperkenalkan tahun 1992, bahkan orang yang latihan senam dan meditasi ini mencapai sekitar 100 juta orang—yang berarti melebihi anggota PKC, telah membuat Presiden Jiang Zemin berkolusi dengan PKC untuk menindasnya pada Juli 1999 hingga sekarang. Para praktisinya ditangkap, dijebloskan ke penjara, disiksa hingga tewas. Penguasa komunis sampai kapanpun tidak akan pernah memberikan kebebasan terhadap agama dan kepercayaan lain untuk berkembang di negeri itu karena watak hakiki mereka memang jahat yakni menentang alam dan menyangkal Tuhan.
(Artikel ini ditulis pada 24 Oktober 2005)

Pemberantasan Korupsi di China?

(Tanggapan di Forum Pembaca Kompas)
Oleh: Fadjar Pratikto

Hukuman mati buat koruptor yang dilakukan di China, saya kira baru menyentuh pada level bawah meski dari segi jumlah cukup besar. Jarang sekali elite politik partai komunis yang tersentuh oleh hukuman ini. Padahal merekalah yang paling banyak mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi. Birokrasi Negara menjadi mesin uang bagi partai ini.

Sebenarnya pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan oleh pemerintah China sekarang masih sebatas di permukaan saja, belum menyentuh pelaku utamanya yakni klik Jiang Zemin. Di masa kekuasaan Jiang, elite politik sangat rakus menggrogoti uang negara. Jiang melalui anaknya juga memanfaatkan kekuasaan untuk membangun jaringan bisnis yang luas. KKN merajalela. Uang negara juga dimanfaatkan oleh Jiang untuk menindas Falun Gong, dengan menggunakan seperempat dari anggaran negara.

Setelah Hu Jintao berkuasa, Jiang Zemin cs masih mengendalikan posisi-posisi strategis ekonomi dan politik sehingga pemerintah China tidak mampu memberantas korupsi sampai ke tingkat atas itu. Kini, klik Jiang mulai mengendor begitu Jiang terdepak dari ketua komisi militer. Kesempatan ini agaknya digunakan oleh Hu Jintao untuk mulai membabat klik Jiang dari bawah. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Shanghai Chen Liangyu dan 24 anggota politbiro partai yang dipecat karena kasus korupsi itu adalah orang-orang kepercayaan Jiang Zemin.

Lantas, apakah Hu jintao berani untuk membuka borok mantan atasannya– Jiang Zemin cs yang telah begitu banyak menyalahgunakan keuangan negara? Sebelumnya para pemerhati politik China cukup gemes dengan sikap Hu Jintao menghadapi Jiang Zemin yang terkesan lamban dan kurang berani. Dengan dibongkarnya skandal korupsi di Shanghai, barangkali Hu Jintao ingin menunjukan kepada dunia bahwa dirinya sedang memulai langkah perlawanan terhadap dedengkot Jiang Zemin yang korup dan lalim.

Kita tunggu saja gebrakan Hu Jintao berikutnya terhadap komplotan Jiang. Bagaimanapun Hu Jintao sedang menghadapi tekanan kuat dari dunia internasional berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM berat terhadap penganut Katolik, kaum Tibetan, dan pengikut Falun Gong— yang merupakan warisan rejim Jiang. Apalagi sekarang masalah pengambilan organ praktisi Falun Gong dalam keadaan hidup untuk kepentingan transplantasi ilegal di China, sedang disorot organisasi2 HAM dunia. Tentu saja Hu Jintao perlu membersihkan diri dari noda-noda kotor bekas Jiang. Kalau menjelang Olimpiade 2009, bekas noda ini masih melekat, pesta akbar olah raga dunia itu terancam batal disenggarakan di sana. Kekuasaan Hu Jintao pun akan dipertaruhkan disini.

Pers, Demokrasi dan Perubahan China

Oleh: Fadjar Pratikto

China merupakan negara yang paling garang menghadapi penulis internet. Saat ini, 50 orang blogger mendekam di penjara Cina. Demikian tercatat dalam laporan akhir tahun organisasi "Wartawan Lintas Batas" yang dipublikasi awal tahun 2007 ini. Laporan ini memperkuat kenyataan adanya pembungkaman pers di negara komunis yang sistem ekonominya kapitalistik.
(lihat http://www2.dw-world.de/indonesia/Politik_Wirtschaft/1.212435.1.html)

Sebelumnya Organisasi Reporters Sans Frontieres (RSF) yang berkedudukan di Paris pada 4 Januari 2006 silam juga melaporkan bahwa kasus penahanan terhadap wartawan sepanjang tahun 2005 paling banyak terjadi di China. (Kompas, 5 Januari 2006). Data yang dikumpulkan organisasi reporter lintas negara itu menunjukan sampai 1 Januari 2006 lalu, jumlah wartawan yang ditahan di negara komunis itu sebanyak 32 orang. Jumlah itu bisa lebih besar mengingat rejim komunis China sangat pandai dalam menutupi kasus.

Laporan RSF tersebut sebenarnya bukan hal baru. Selama rejim komunis China berkuasa, media dikendalikan secara ketat sesuai kepentingan partai. Berbagai kasus dengan korban wartawan seringkali terjadi, tidak hanya penahanan, namun juga teror terhadap pimpinan media yang mengkritik kebijakan Partai Komunis China (PKC). Pembredelan dan penyitaan terhadap media juga biasa dilakukan. Tahun lalu bahkan menurut laporan kantor berita Xinhua, sebanyak 79 surat kabar telah dibrangus, dan 169 juta penerbitan disita, (Kompas, 19 Januari 2006).

Perlakuan yang dialami wartawan di China, bagaimanapun menggambarkan masih terkekangnya kebebasan pers. Padahal kebebasan pers adalah salah satu tolak ukur perkembangan demokrasi di suatu negara. Biasanya semakin bebas pers, semakin demokratis negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, semakin pers dikekang, negara itu semakin jauh dari demokrasi. Sudah bisa dipastikan sistem politiknya otoriterian, atau totaliter. Sebab tidak memberi kesempatan pada pers untuk menjalankan misi sejarahnya sebagai alat kontrol sosial.

Tulisan ini mencoba mengupas kondisi pers di negara komunis China yang terbelenggu, serta bagaimana rejim komunis menghadapi pers alternatif yang beredar di luar Daratan. Sebuah ironisme sejarah di tengah “kejayaan” pertumbuhan ekonomi negara itu yang maju pesat.

Corong Partai
Seperti umumnya di negara yang menganut ideologi komunis, kebebasan pers menjadi barang yang langka di negeri China. Sistem totaliter yang sangat represif membuat semua media harus tunduk di bawah kendali partai. Semua pemberitaan harus sejalan dengan garis politik PKC, yang disensor oleh Departemen Propaganda. Selain sejumlah media baik cetak maupun elektronik yang sengaja didirikan partai untuk menyokong agitasi propaganda mereka, pengendalian secara ketat pun dilakukan terhadap media swasta.

Seiring dengan reformasi ekonomi yang digulirkan oleh Deng Xioping, celah demokrasi sempat terbuka sedikit. Hal itu ditandai dengan munculnya kelas menengah yang independen, dan semakin kritisnya mahasiswa, serta keberanian pers untuk mengungkap fakta. Realitasnya setelah peristiwa pembantaian mahasiswa di lapangan Tianamen pada 4 Juni 1989, celah demokrasi ditutup rapat kembali. PKC pun kembali menunjukan watak hakikinya. Sejak itu, pers bak macan ompong yang tidak memiliki gairah lagi untuk menyuarakan kebenaran.

Sebagai contoh dalam kasus Falun Gong. Media massa baik elektronik maupun cetak di China sangat berperan besar dalam mengelabui masyarakat berkaitan dengan berita-beritanya yang menyesatkan tentang pelarangan Falun Gong. Mereka tidak menempatkan diri sebagai suatu media yang independen, yang betul-betul obyektif dalam mengungkap masalah ini. Lebih tepatnya mereka hanyalah corong dari penguasa komunis di bawah kendali Jiang Zemin.

Paling menyolok peran mereka dalam kasus “bakar diri” di lapangan Tiananmen, Beijing pada 23 Januari 2001 lalu yang menggemparkan dunia. Kasus yang secara nyata merupakan rekayasa ini, diberitakan oleh Xinhua dan stasiun TV resmi pemerintah pusat CCTV, sebagai kebenaran—tanpa suatu penyelidikan. Dan, justru dari tayangan CCTV yang janggal itulah terbongkar kedok mereka. Pada 2 Pebruari 2001, Washington Post Philip P. Pan menurunkan hasil investigasinya yang bertentangan dengan laporan kedua media komunis itu. Belakangan organisasi pengembangan pendidikan internasional PBB (IED) pada 2001 mengeluarkan pernyataan bahwa, “Pihak penguasa Tiongkok mencoba mempergunakan peristiwa bakar diri di lapangan Tiananmen untuk memfitnah Falun Gong.”

Di tengah padang tandus itu, ada segelintir penerbitan yang berani membela kebenaran. Belum lama ini, BBC melaporkan kasus pemecatan Yang Bin, pemimpin redaksi The Beizing News, bersama dua editor seniornya. (Laporan radio BBC, 3 Januari 2006). Selama ini, koran ini telah menerbitkan berita yang cukup kritis terhadap pemerintah setempat. Bulan Juni 2005 lalu, koran ini membeberkan penindasan berdarah yang dialami petani di Dingzhou, Propinsi Hebei, China utara. Enam petani terbunuh dalam insiden ini.

Keberanian The Beizing News tersebut telah merisaukan pejabat sensor di Partai Komunis, yang secara tradisional memegang kendali yang ketat atas semua media. PKC akhirnya mengambil tindakan untuk mengendalikan koran tersebut. Koran itu tetap terbit, namun banyak berita diambil dari laporan kantor berita Xinhua milik partai, bukan hasil liputan sendiri. Masalah ini menunjukan pergulatan yang semakin seru dalam mengendalikan pemberitaan. Buntutnya, sekitar 100 staff koran itu mogok kerja memprotes kebijakan itu pada 3 Januari 2006 lalu.

Pers Alternatif
Di bawah sistem totalitarian yang secara ketat mengendalikan media, muncul pers alternatif yang secara berani mengungkapkan kebenaran dan keadilan, serta mendorong demokratisasi. Salah satu media cetak yang memiliki sikap kritis itu adalah Dajiyuan. Sejak Juli 2000, Dajiyuan mulai beroperasi di Beijing atas usaha sekelompok orang yang mendedikasikan dirinya sebagai jurnalis independen. Tanpa rasa takut, koran ini membongkar berbagai kasus pelanggaran HAM termasuk penganiayaan yang dialami praktisi Falun Gong.

Dalam jangka waktu 3–4 tahun, koran di bawah jaringan Dajiyuan telah menjadi media Mandarin yang sangat berpengaruh. Pada 2001 dengan keluarnya versi bahasa Korea, koran ini berkembang pesat, dan mulai diterbitkan dalam beberapa bahasa. Koran Dajiyuan dalam bahasa inggris—The Epoch Times diterbitkan pada 2004, yang disebarkan di wilayah Amerika, Kanada, Australia, Inggris dan Singapore. Sampai 2005, Dajiyuan telah menjadi media multi bahasa yang penyebarannya paling luas di dunia yang mencakup 28 negara.

Perkembangan koran ini yang begitu pesat membuat penguasa komunis China kebakaran jenggot. Karena itu, dengan berbagai upaya,berusaha mengganggu penerbitan ini. Bentuk gangguan itu tidak hanya teror terhadap wartawannya khususnya yang di Daratan China, namun juga termasuk pencurian koran, intimidasi dan tekanan terhadap pemasang iklan, serta keluarga wartawan.

Sejak 16 Desember 2000, lebih dari 90 staff Dajiyuan telah menjadi sasaran penyelidikan Kementrian Keamanan Nasional, dan lebih dari 30 orang telah ditangkap. Sedikitnya puluhan wartawan Dajiyuan telah dijatuhi hukuman penjara selama 3-10 tahun. Mereka antara lain: Zhang Yuhui, Meng Jun dan Shi Shaoping yang dituntut hukuman penjara 10 tahun, serta Huang Kui yang dituntut hukuman 5 tahun. Beberapa diantaranya dikirim ke kamp kerja paksa. Kebanyakan dari mereka adalah para intelektual lulusan universitas ternama.

Wartawan asing tak luput dari pengendalian. Pada April 2004 lalu, penguasa komunis menangkap Ching Cheong, koresponden The Straits Times Singapura yang bertugas di Hongkong. Ia dituduh sebagai mata-mata. Kenyataanya, penangkapan itu berhubungan dengan upayanya memperoleh dokumen pembicaraan almarhum Zhao Zhiyang, bekas Perdana Menteri China yang menjalani tahanan rumah setelah tragedi di lapangan Tiananmen 1989.

Tidak hanya media cetak, media elektronik juga mengalami hal yang sama.Dunia cyber pun tak lepas dari kontrol. Penggunaan internet di China dipantau secara ketat oleh polisi cyber yang populer dengan sebutan “The Great Firewall of China". Satuan polisi ini bertugas memantau dan mensensor kegiatan akses internet selama 24 jam sehari. Untuk kepentingan itu, bahkan mereka membeli saham Yahoo dan Google, perusahaan provider internet terbesar di dunia.

Dalam versi Mandarin-nya, perusahaan search engine tersebut menyensor kata-kata serta topik yang dianggap ”subversif” di China seperti “demokrasi”, “kebebasan”, “Hak Azasi Manusia”, Dalai Lama, “Falun Gong” dll. Bahkan Microsoft, perusahaan perangkat lunak terbesar dengan portal internetnya “MSN Spaces” demi kepentingan ekonomi sesaat mematuhi sensor yang diterapkan PKC. (Loren Baker di http://www.searchenginejournal.com/, 14 Januari 2006). Laporan Amnesty International yang berjudul “Undermining freedom of expression in China: The role of Yahoo!, Microsoft and Google” yang dipublikasikan pada Juli 2006 juga menunjukan upaya penguasa China menekan kebebasan informasi/ pers melalui internet.
(http://web.amnesty.org/library/pdf/POL300262006ENGLISH/$File/POL3002606.pdf%206/2006)

Bukan hanya itu. Siaran stasiun televisi satelit berbahasa Mandarin, New Tang Dinasty Television (NTDTV) yang menjangkau seluruh dunia termasuk Asia juga sempat diganggu. Dalam sejarah China, stasin TV yang berpusat di New York ini adalah media elektronik pertama yang memberikan informasi secara bebas dan obyektif. Menurut data statistik 3 tahun yang lalu di Daratan China ada sekitar 30-40 juta satellite receiver, sekarang tentu lebih banyak lagi, di beberapa tempat bahkan setiap rumah ada satellite receiver. Dengan demikian, NTD dapat mengcover mayoritas daerah di China, jika rata-rata setiap receiver mempunyai 5 penonton, maka ada sekitar 300 juta penonton yang potensial.
Siaran NTD adalah satu-satunya stasiun televisi yang tidak dapat diblokir oleh pemerintah China, sepanjang W5 menyiarkan program NTD, maka pemerintah China tidak bisa membendung. Pada saat tokoh politik Zhao Ziyang meninggal, beberapa channel TV HK yang bisa diterima oleh pejabat tingkat tinggi di Guangdong bahkan diblock. Sebaliknya mereka menerima siaran NTD yang memberitakan meninggalnya Zhao disertai analisa kritisnya.

Kenyataan itulah yang membuat rejim komunis China berusaha dengan segala cara seperti ekonomi, diplomatic dan politik untuk menghentikan Eutelsat yang menyiarkan program NTD. (Lihat http://www.boxun.com/, 15 Maret 2005). Selama ini TV satelit ini menggunakan jasa Eutelsat. Atas tekanan penguasa China, perusahaan penyedia pemancar satelit milik Eropa ini, sempat berencana mengakhiri kontrak kerjasama pada 15 April 2004 tanpa alasan yang jelas. Belakangan karena banyaknya petisi dan dukungan dari seluruh dunia, kontrak tersebut akhirnya diperpanjang. Kini, stasiun televisi ini terus berkembang dengan berita-berita dan analisanya yang tajam mengenai situasi China.

Tiongkok Baru
Berbagai kasus pengekangan dan pembrangusan terhadap media massa di China, sudah lama menjadi perhatian organisasi asosiasi jurnalis internasional, seperti RSF. Kelompok-kelompok HAM juga terus mengecam perlakuan buruk terhadap jurnalis di negeri itu. Selain kasus penahanan terhadap sejumlah wartawan, penguasa komunis juga dikritik atas tindakannya yang mengendalikan sumber-sumber informasi dengan ketat, seperti buku dan internet.

Kecaman dunia internasional terhadap masalah kebebasan pers di China, bagaimanapun telah memberikan semangat juang bagi pers alternatif untuk memerankan misi sejarahnya. Selama dekade terakhir ini, peran mereka dalam mendorong proses demokratisasi dan perubahan di negeri berpenduduk terpadat di dunia itu sangat besar. Bahkan ada orang yang dengan gagah berani, berhasil menyiarkan tayangan sela di stasiun TV resmi milik penguasa komunis, mengenai situasi penindasan yang terjadi di negeri itu selama beberapa menit.

Sejumlah media alternatif secara aktif juga memberitakan gerakan rakyat yang menuntut keadilan dan demokrasi, penindasan terhadap kaum agamawan dan pengikut Falun Gong, serta memuat statmen para tokoh pembela HAM yang mulai bermunculan belakangan ini seperti Gao Zisheng, Guo Guoting, Zhu Jiuhu, Li Jianqiang, Guo Feixiong, dan Chen Guangcheng.

Koran Dajiyuan dengan jaringan internasionalnya bahkan telah mengkampanyekan pengunduran diri dari keanggotaan PKC melalui laporan sisipannya yang telah dibukukan dengan judul Jiuping, atau “Sembilan Komentar Mengenai Partai Komunis”. Saat ini bahkan sudah hampir 20 juta anggota partai yang mengundurkan diri, dan mereka yakin tak lama lagi PKC akan runtuh. Dengan teknologi sederhana, tayangan sela tentang film dokumentasi Jiuping bahkan pernah disiarkan di sejumlah stasiun TV lokal di negeri Tirai Bambu itu.

Pengekangan terhadap kebebasan pers yang dilakukan penguasa komunis China ternyata hanya efektif untuk media setempat yang dikontrol secara langsung oleh partai. Di luar itu, pers alternatif baik cetak maupun elektronik dalam batasan tertentu masih bisa menembus blokade media. Dengan demikian, peran pers alternatif disini menjadi faktor yang sangat signifikan dalam proses menuju demokratisasi dan perubahan politik di Daratan China.

Bagaimanapun laju pertumbuhan ekonomi China yang pesat telah menciptakan kelas menengah yang relatif independen. Kaum terpelajar ini sudah biasa mengakses segala informasi dari luar, sehingga relatif bisa melihat kondisi yang terjadi di dalam negeri secara obyektif. Tampilnya sejumlah kaum intelektual seperti Professor Jiao Guobiao yang berani mengkritisi kebijakan penguasa komunis China, adalah salah satu bukti adanya kesadaran sosial.

Bersamaan itu, warga di pedesaan yang mencakup hampir 800 juta orang yang tidak diuntungkan dalam pembangunan ekonomi, yang dilanggar haknya, semakin berani menyuarakan aspirasinya melakukan gerakan protes sosial. Kasus reaksi perlawanan warga atas penggusuran tanah secara paksa di Shanwei, dan intervensi pemilihan kepala desa yang demokratis di Taishi, Guandong beberapa bulan lalu adalah bukti keberanian mereka.

Semangat demokratisasi dan perubahan nampaknya sudah tak terbendung.. Seruan Dajiyuan atau The Epoch Times agar rakyat melepaskan diri dari ikatan partai itu, terus membahana. Di tempat-tempat keramaian, jalan-jalan raya, bahkan di mata uang kertas muncul banyak pernyataan pengunduran diri dari PKC. Tiongkok baru tanpa partai komunis, kini menjadi harapan sebagian besar rakyat di negeri berpenduduk terbesar di dunia ini.***
-------
* Penulis adalah journalis senior dari Jakarta, kini bekerja disebuah NGO di Aceh

Harapan Baru Dipundak Hu Jintao

Oleh: Fadjar Pratikto

Semua orang tahu, ekonomi China sedang bersinar terang. Tingkat pertumbuhan ekonominya nomor wahid di dunia yakni mencapai lebih dari 9% dalam dua tahun terakhir ini. Perdagangan impor dan ekspor bertambah pesat. Produknya merajai pasaran dunia. Cadangan devisa dan penyerapan investasi langsung dari luar juga nomor dua di dunia. Pembangunan fisik di kota-kota sepanjang pesisir pantai yang megah membuat kita berdecak kagum. Inilah raksasa baru ekonomi dunia.

Di luar dugaan, belum lama ini Presiden Hu Jintao justru mengungkapkan kelemahan fundamental ekonomi China. Kantor berita Xinhua dalam laporannya menyebutkan selama bertahun-tahun, uang pemerintah dan dana bank milik negara telah membiayai banyak proyek besar yang tidak bermanfaat. Korupsi, dan sikap aparat yang tidak bertanggungjawab berperan dalam pemborosan ini. Disebutkan juga investasi membabi buta telah menyebabkan penggunaan baja dan energi yang sia-sia. Sekaligus telah mengakibatkan tekanan inflansi dan kekuatiran akan kehancuran sumber daya dan dimasa datang membuat China tergantung pada impor. Pembangunan yang difokuskan di kota-kota pesisir juga telah mengakibatkan kesenjangan sosial yang tinggi, (Kompas, 9/10).

Hu Jintao berharap China di masa mendatang memiliki pemerintahan yang bersih, dan aparat yang bebas dari budaya korup. Untuk itu, dalam cetak biru pengembangan ekonomi dan sosial China 2006-2010 dititikberatkan pada pembangunan berkesinambungan dan cepat, mencegah pemborosan sumber daya, serta menjaga kelestarian lingkungan. Sebuah langkah maju untuk memperbaiki masalah pembangunan ekonomi yang ditinggalkan penguasa komunis China sebelumnya.

Diambang Kebangkrutan
Keterusterangan Hu Jintao mengenai keadaan ekonomi nasionalnya, patut diacungi jempol. Sebab selama ini, rejim komunis China terkesan menutupi kenyataan kondisi ekonomi di negerinya. Boleh jadi sang presiden sedang menunjukan komitmennya untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang belakangan mendapat tekanan dari masyarakatnya yang kecewa karena tidak merasakan kue pembangunan. Sebab umumnya “kemakmuran” itu dirasakan warga kota, sedangkan keadaan di pedesaan tetap miskin.

Apa yang disadari oleh Hu Jintao, sebetulnya bukanlah hal yang baru. Sejumlah pengamat ekonomi yang menaruh perhatian pada masalah ekonomi China jauh-jauh hari sudah memberikan warning. Prof. Dr. Zhang Qing Shi, pakar ekonomi dari Taiwan dalam sebuah seminar di Jakarta belum lama ini mengkritisi masalah ini. Ia mengemukakan soal defisit keuangan China yakni kebocoran keuangan negara yang makin ditambal semakin besar, utamanya bukan masalah defisit keuangan pada piutang, melainkan ada banyak lubang kerugian keuangan yang tak tampak pada laporan defisit keuangan.

Hal tersebut bisa dilihat pada kas bank yang sejak awal sudah dikeruk hingga kosong, persentasi hutang tunggakan mencapai 40% dari kredit yang dikucurkan, bahkan bisa melebihi 50%. Berdasarkan standar umumnya, sistem perbankan China seharusnya sudah roboh beberapa kali, kemungkinan pasar saham sudah hancur (ada yang malah menunjukkan bangkrut pada 25 April 2005 lalu. Tunggakan hutang yang terus bertambah besar, diperparah dengan perusahaan milik negara yang selalu merugi.

Lubang kerugian keuangan bisa juga dilihat pada perubahan sistem pensiun pegawai kota dan desa di Tiongkok dari “sistem pembayaran langsung” (pay as you go) menjadi “sistem dana” (fully funded). Anehnya uang rekening tabungan mereka yang diberlakukan sistem dana, digunakan untuk menutupi pengeluaran pensiun saat ini, sehingga mengakibatkan banyak “hutang fiktif”, dan tiap tahun bertambah. “Hutang fiktif” dari 14 milyar yuan pada 1997 bertambah jadi 45 milyar pada 1998, 100 milyar pada 1999, 200 milyar pada 2000, tahun 2003 membengkak mencapai 470 milyar.

Masih menurut Prof. Zhang, keadaan keuangan itu membuat pemerintah terpaksa mengambil kas negara untuk menutupi kekurangan, dari 2 milyar lebih pada 1998, tiap tahun bertambah hingga 30 milyar pada 2000. Itu masih merupakan angka dari laporan resmi keuangan pemerintah, sesungguhnya kemungkinan lebih besar lagi. Lagi pula di daerah pedesaan yang jumlah penduduknya mencakup dua pertiga, tidak ada lembaga yang menangani perihal uang pensiun mereka.

Selain itu, pertumbuhan koefisien GINI-nya juga paling cepat di dunia. Indeks tidak merata dari pembagian penghasilan, menurut koefisien GINI yang sering dipergunakan oleh negara pada umumnya adalah kurang dari 0,3, Tiongkok sudah melebihi 0,6 (indeks ini dari 0 hingga 1 menandakan pembagian rata-rata secara keseluruhan, angka 1 menandakan penghasilan numpuk seluruhnya pada satu orang; pada umumnya, koefisien GINI melebihi 0,4, masyarakat akan jadi tidak stabil).

Pengamat ekonomi politik Wang Shau Guang, Hu An Gang, dan Ding Yuan tiga tahun lalu juga telah mengingatkan ketidakstabilan sosial dibalik perkembangan ekonomi China. Mereka melihat situasi ekonomi China saat ini sangat berat, yang akan mendorong masyarakat memasuki masa-masa yang tidak stabil, perwujudan yang paling mencolok ialah pembenahan struktur ekonomi yang pincang, gelombang PHK dan tingkat pengangguran yang mencapai minimal 20%, kesenjangan antar kota dan desa, kesenjangan antar daerah, serta kerusakan lingkungan dan ekologi yang sangat parah.

Gordon C. Chang, penulis buku The Coming Collapse of China (2001), juga pernah mengungkapkan kalau dilihat dari permukaan pertumbuhan ekonomi Cina sangat mencengangkan. Akan tetapi, menurutnya, pandangan ini sebenarnya menyesatkan karena gejala kemunduran ekonomi terlihat dengan jelas. BUMN yang disebutnya sebagai peninggalan sistem perencanaan sosial Maois sebenarnya tidak ekonomis. Sistem perbankan yang dikuasai seluruhnya oleh pemerintahn sangat insolvent dan dapat disebut sebagai yang paling lemah di dunia. Deflasi sebenarnya telah menggejala sejak 1998, investasi asing macet, dan pelarian modal tengah berlangsung.

Solusi yang diberikan partai terhadap masalah tersebut adalah dengan terus memberikan stimulus fiskal secara besar-besaran sehingga yang terjadi adalah defisit anggaran yang sangat massif. Atas dasar itu Chang memprediksikan bahwa krisis akan bertambah hebat, dislokasi ekonomi akan menjadi masalah sosial dan menjadi krisis politik. Karena tidak ada solusi, Cina diprediksikan akan kolaps.

Jalan Demokrasi
Semua persoalan yang dihadapi pemerintah China saat ini sebetulnya bermuara pada masalah politik. Keberanian Hu Jintao mengungkapkan kelemahan ekonomi negaranya, tidak lepas dari surutnya pengaruh klik Jiang Zemin dipercaturan politik China. Selama Jiang berkuasa, korupsi memang merajalela. Tidak hanya dilakukan oleh keluarga Jiang, namun merasuki sampai ke jajaran elite partai. Diawal pemerintahan Hu, klik Jiang masih sangat besar dan berpengaruh. Apalagi Jiang masih menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi Militer. Sejak awal, Hu sudah mengetahui kebobrokan ekonomi negara, namun dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendobraknya.

Langkah ekonomi yang akan ditempuh oleh Hu Jintao untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tidak korup, telah memberikan harapan baru akan perbaikan kondisi ekonomi China, yang berarti dia sudah siap berhadapan dengan kubu Jiang yang korup. Namun sejumlah kalangan menilai tanpa dibarengi dengan reformasi politik, langkah ekonomi Hu itu sepertinya tidak cukup berarti bagi reformasi struktural di China. Bagaimanapun perkembangan ekonomi yang pesat menuntut perubahan sistem politik yang lebih adil, transparan dan demokratis. Seiiring dengan reformasi ekonomi sejak 1980-an muncul kelas menengah dan kaum terpelajar di kota-kota yang semakin kritis menyikapi sistem monolitik yang diterapkan oleh Partai Komunis China (PKC) yang berkuasa selama 56 tahun.

Pandangan perlunya kemajuan ekonomi China harus sejalan dengan demokratisasi pernah dikemukakan oleh mantan Perdana Menteri sekaligus Sekjen PKC Zhao Ziyang pada masa pemerintahan Deng Xioping. Tahun 1986, dia mengusulkan agar para wakil partai komunis di tingkat desa dipilih langsung oleh rakyat setempat, bukan ditunjuk oleh partai. Setahun kemudian pada Kongres Partai Komunis ke-13, nominator nobel perdamaian ini mengusulkan pemisahan pemerintahan dari Partai Komunis. Karena usulan itu, arsistek reformasi ekonomi China ini dikucilkan dari pemerintahan. Saat muncul gerakan mahasiswa pro-demokrasi pada awal Juni 1989, ia bahkan berdiri dibelakang mahasiswa meski ia akhirnya harus rela melepaskan jabatannya yang sangat strategis. Saat itu, PKC menolak perubahan dengan alasan demi mempertahankan stabilitas nasional.

Peristiwa pembantaian massal terhadap para mahasiswa di Lapangan Tianamen, ternyata tidak menyurutkan langkah mereka untuk memperjuangkan demokratisasi dan keadilan. Di luar negeri para mantan aktivis mahasiswa masih terus menyuarakan kebebasan. Keluarga korban dalam tragedi berdarah itu yang tergabung dalam organisasi Tiananmen Mother juga terus menyampaikan aspirasinya. Tidak ketinggalan kelompok-kelompok agama dan spiritual seperti penganut Katholik di sebagian wilayah China, kaum muslim Uighur di Xinjiang Barat, kelompok Tibetan di India, serta pengikut Falun Gong di dalam dan luar negeri juga memperjuangkan kebebasan berkeyakinan. Sikap kekerasan yang dihadapi rejim komunis dalam realitasnya justru membuat gerakan tersebut makin kuat dan berakar dalam masyarakat. Kasus Falun Gong telah membuktikan itu.

Dalam skala lokal tuntutan akan demokratisasi juga sudah mulai muncul ke permukaan. Data yang ada menunjukan bahwa selama tahun 2004 telah terjadi gerakan massa anti kekerasan berskala besar sebanyak 60 ribu kasus (rata-rata setiap hari 164 kasus). Angka tersebut masih menurut sumber resmi pemerintahan yang masih meragukan validitasnya, sehingga boleh jadi jumlahnya lebih besar lagi.

Kasus terakhir yang cukup menarik perhatian publik adalah gerakan demokrasi di tingkat lokal di Taishi, sebuah desa kecil dengan 2075 penduduk di Selatan China propinsi Guangdong. Sejak Juli lalu, lebih dari 400 penduduk menandatangani petisi untuk menggantikan kepala desa Chen Jinsheng, yang dicurigai telah menggelapkan uang desa. Warga menginginkan kepala desa dipilih oleh mereka sendiri, bukan ditunjuk oleh PKC cabang setempat. Gerakan ini dihadapi oleh negara dengan membubarkan massa, dan menahan aktivis HAM. Untuk membendung informasi itu, pers dibungkam.

Satu lagi upaya demokrasi yang sedang berjalan adalah gelombang melepaskan diri dari ikatan PKC yang diprakasai oleh koran berbahasa Mandarin yang tersebar diseluruh dunia-- Dajiyuan atau dalam bahasa Ingris disebut The Epoch Times. Sejak akhir 2004 lalu, koran ini memuat sisipan artikel yang berjudul “Jiuping”, atau Sembilan Komentar Mengenai Partai Komunis (Tiongkok). Artikel ini kemudian diterbitkan dalam bentuk buku ke sejumlah bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Di luar dugaan, pengaruh dari buku yang mengungkap fakta sejarah kejahatan PKC ini sangat besar. Setiap hari di website The Epoch Times, kita bisa melihat puluhan ribu orang China mengundurkan diri dari PKC. Jumlah anggota PKC yang kini sudah mengundurkan diri bahkan mencapai 20 juta orang. Perubahan ini sangat signifikan mengingat dalam sejarah partai komunis dunia, belum pernah terjadi pengunduran diri anggotanya secara massal.

Semangat demokrasi nampaknya sudah tak terbendung lagi. Sistem komunis yang mendasarka pada sentralisme kekuasaan dianggap sudah tidak relevan lagi bagi masyarakat China yang sedang berubah.

Buku Putih dan Fenomena Jiuping

Oleh: Fadjar Pratikto

Ada yang menarik saat kunjungan Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld ke China belum lama ini. Sebuah “buku putih” mengenai demokrasi di China, untuk pertama kalinya dikeluarkan. Dalam buku berjudul “Pembangunan Demokrasi Politik di China” itu, penguasa China mengindikasikan akan tetap meneruskan dominasi ideologi komunis dalam sistem politiknya dan menekankan kestabilan politik. “Tanpa stabilitas sosial, tidak bisa diharapkan adanya pembangunan ekonomi yang damai,” demikian tulisnya.

Buku setebal 74 halaman ini menjelaskan mengapa pemerintahan Partai Komunis China (PKC) baik bagi 1,3 miliar rakyatnya. Demokrasi China pun dirumuskan sebagai demokrasi rakyat di bawah kepemimpinan PKC. Peran partai ini diyakini bisa menyatukan ratusan juta orang untuk bekerja membangun masa depan yang indah.

Sepintas diterbitkannya buku putih tersebut dimaksudkan untuk mengcounter pernyataan Rumsfeld dimana dalam kunjungan resminya ke China menyerukan soal keterbukaan dan demokrasi di negeri itu. Namun sebenarnya kedatangan pejabat Amerika Serikat ini hanyalah sebuah momentum untuk meluruskan opini buruk yang saat ini berkembang di dunia internasional berkaitan dengan kondisi hak asasi manusia dan demokrasi di negeri Tirai Bambu ini-- terutama pasca beredarnya buku Jiuping atau “Sembilan Komentar (Mengenai Partai Komunis) ke seluruh dunia yang diorganisir oleh The Epoch Times.

Geliat Demokrasi
Seiiring dengan perkembangan ekonomi China yang pesat, dunia berharap banyak akan terjadinya perubahan politik di negeri itu. Sebab selama ini sistem satu partai yang diterapkan oleh rejim komunis China dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Selama ini, PKC memang telah menjadi pemain tunggal dalam percaturan politik nasional, dan sudah pasti tidak mengakui perbedaan pendapat, apalagi kelompok oposisi. Hal itu tentu saja berimplikasi pada kondisi hak asasi di sana yang sangat buruk. Pada tahun 2004 The Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD) mencatat China adalah negara dengan kondisi HAM terburuk di Asia.

Pasca pembantaian mahasiswa di Lapangan Tianamen, Beijing pada 4 Juni 1989 memang terkesan gerakan demokrasi di China mati suri. Semua elemen demokrasi tiarap, para mahasiswa kembali ke kampus untuk menyelesaikan kuliahnya, bahkan sebagian harus realitis masuk ke birokrasi pemerintahan. Para pimpinan aktivis mahasiswa yang hengkang ke luar negeri khususnya ke Taiwan dan Amerika Serikat hanya bisa menggalang perlawanan opini dalam skala sangat terbatas. Begitu pula para keluarga korban dalam peristiwa itu yang tergabung dalam Tiananmen Mothers hanya bisa mendesak pertanggungjawaban pemerintah atas kasus yang menewaskan anggota keluarganya itu.

Justru yang menonjol saat ini adalah gerakan non-politis yang dipelopori oleh kelompok spiritual. Kelompok ini antara lain para pendeta dan penganut Katholik di sebagian wilayah China, kaum muslim berbahasa Turki di Uighur Xinjiang Barat, kelompok Tantra Tibet (Tibetan) yang mengungsi di India, serta pengikut Falun Gong di dalam dan luar negeri. Selama lima tahun terakhir ini, mereka cukup gigih memperjuangkan kebebasan berkeyakinan. Tekanan keras yang diambil rejim komunis dalam realitasnya justru membuat gerakan ini makin kuat dan mendapat simpatik luas dikalangan masyarakat. Kasus penindasan terhadap Falun Gong paling tidak telah membuktikan hal itu.

Bersamaan dengan itu, fenomena lain yang menarik adalah gerakan demokrasi di tingkat lokal sudah mulai muncul ke permukaan. Berdasarkan data yang ada menunjukan bahwa selama tahun 2004 telah terjadi gerakan massa anti kekerasan berskala besar sebanyak 60 ribu kasus atau rata-rata per hari 164 kasus. Angka tersebut bisa lebih besar lagi mengingat penguasa komunis sangat pandai menutupi kasus-kasus perlawanan rakyat semacam ini.
Kasus terbaru yang sedang menjadi perhatian internasional adalah gerakan demokrasi di Taishi, sebuah desa kecil dengan 2075 penduduk di Selatan China propinsi Guangdong. Sejak Juli lalu, lebih dari 400 penduduk menandatangani petisi untuk menggantikan kepala desa Chen Jinsheng, yang dicurigai telah menggelapkan uang desa. Warga menginginkan kepala desa dipilih langsung oleh mereka sendiri tanpa intervensi PKC. Hingga kini, perlawanan rakyat Taishi masih berlangsung meskipun mereka dihadapi dengan kekerasan.

Gelombang Pengunduran diri
Kalau melihat peta kekuatan demokrasi di China mungkin terlihat masih lemah. Sejauh ini belum ada sebuah organisasi massa atau partai politik lain di luar PKC yang secara riil memiliki kemampuan mendorong proses demokratisasi secara luas. Disinilah kelihaian PKC selama 56 tahun berkuasa tanpa memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bersaing secara sehat menggalang dukungan bagi rakyatnya. Selama itu juga tidak pernah digelar pemilihan umum untuk memilih pemimpinnya secara demokratis. Semua jalur politik dimonopili secara mutlak oleh PKC tanpa reserve.

Di luar dugaan, saat ini muncul harapan baru bagi gerakan demokrasi di China sejak diterbitkannya buku Jiuping atau Sembilan Komentar (Mengenai Partai Komunis) oleh koran berbahasa Mandarin Dajiyuan (The Epoch Times) pada akhir 2004 lalu. Bagaikan sebuah kotak Pandora, begitu dibuka muncul alunan musik dan gerakan tarian yang menggelora. Tak lama setelah beredarnya buku Jiuping ke seluruh penjuru dunia khususnya di Daratan China, setiap hari puluhan ribu orang secara terbuka mengundurkan diri dari keanggotaan PKC. Kini bahkan jumlah anggota PKC yang sudah mengundurkan diri mencapai sekitar 20 juta orang. Jumlah ini sangat signifikan mengingat dalam sejarah partai, belum pernah terjadi pengunduran diri anggotanya secara massal.

Selain penyebarluasan Jiuping, di luar negeri The Epoch Times mengorganisir diskusi dan seminar dengan tema kejahatan PKC, serta mengadakan pawai seruan mengundurkan diri dari PKC di sejumlah China Town di sejumlah negara seperti Amerika, Eropa, Australia, Jepang dan Korea Selatan. Awal Oktober 2006 lalu, ribuan warga Taiwan dan Jinmen mengadakan gerakan mendukung 5 juta orang yang mengundurkan diri dari PKC. Mereka juga mendesak pemimpin PKC sekaligus Presiden China saat ini Hu Jintao, supaya meniru jejak Presiden Uni Soviet terdahulu, Mikhail Gorbachev, yakni membubarkan PKC dan mendirikan partai baru yang lebih demokratis. Puluhan balon bertuliskan ajakan untuk mundur dari PKC yang ditujukan kepada warga China juga dilepaskan.

Di beberapa negara, kini bahkan telah dibentuk “Tuitang Center” yang secara aktif menggalang pengunduran diri dari PKC. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengirim surat serta secara langsung mengkontak orang-orang di Daratan China, menjelaskan tentang pentingnya melepaskan diri dari ikatan partai komunis, dan bahayanya mempertahankan ideologi komunis, serta mencatat mereka yang mau mengundurkan diri. Tidak hanya itu, di dalam negeri informasi tentang buku Jiuping serta himbauan untuk mundur dari PKC dalam bentuk poster mulai ramai terpasang di tempat-tempat keramaian dan di kampus-kampus sejumlah kota. Agustus lalu, sebuah siaran singkat tentang buku Jiuping dan fenomena banyaknya anggota partai yang mundur dari PKC juga sempat menyisip di sejumlah stasiun TV termasuk televisi milik pemerintah CCTV.

Penguasa komunis China tentu tidak tinggal diam melihat kenyataan mulai terancamnya kekuasaan PKC. Berbagai upaya telah dilakukan untuk membendung penyebaran buku Jiuping ke dalam negeri. Untuk menandangi buku Jiuping, diterbitkan Jiuping palsu yang isinya telah memutarbalikan fakta kejahatan PKC. Guna mempertahankan keanggotaan partai, mereka juga menggalakan “pendidikan kembali” ideologi komunis bagi para anggotanya. Pendaftaran anggota baru partai juga dilakukan dimana-mana dengan persyaratan yang lebih gampang dari pada sebelumnya. Dan, terakhir dikeluarkan buku putih “Pembangunan Demokrasi Politik di China” untuk menegaskan dominasi PKC—yang secara politik mengisyaratkan masih kuatnya klik Jiang Zemin ditubuh partai. Dominasi klik Jiang yang korup membuat Hu Jintao masih ragu untuk mereformasi politik.

Langkah-langkah yang diambil rejim komunis China agaknya tidak akan menyurutkan semangat demokrasi yang sudah tak bisa dibendung lagi. Rakyat China semakin banyak yang berani melepaskan diri dari ikatan PKC yang sekian lama telah membelenggu kebebasannya. Sistem komunis yang mendasarkan pada sentralisme kekuasaan dianggap sudah tidak relevan lagi bagi masyarakat China yang sedang berubah cepat mengikuti arus besar sejarah. Mereka menginginkan Tiongkok baru tanpa keberadaan partai komunis.

Barangkali apa yang dikemukakan oleh Gordon C. Chang yang memperkirakan bahwa kekuasaan partai tunggal di China akan rontok dalam jangka waktu 10 tahun karena sendi-sendi pendukungnya sudah rapuh dan tidak sesuai lagi dengan zaman, tinggal menghitung hari. Tanda-tanda kearah sana sudah semakin terang. Perkembangan tersebut bagi Hu Jintao sendiri sudah pasti telah membuatnya bimbang, mengikuti arus perubahan atau mempertahankan dominasi PKC. Kalau dia salah memilih tentu dia akan digilas sejarah. ***

Semangat Demokrasi Sudah tak Terbendung di RRC

Harian ANALISA-Medan, 7 November 2005

Oleh: Fadjar Pratikto*

Semua orang tahu, ekonomi China sedang bersinar terang. Tingkat pertumbuhan ekonominya nomor wahid di dunia yakni mencapai lebih dari 9% dalam dua tahun terakhir ini. Perdagangan impor dan ekspor bertambah pesat. Produknya merajai pasaran dunia. Cadangan devisa dan penyerapan investasi langsung dari luar juga nomor dua di dunia. Pembangunan fisik di kota-kota sepanjang pesisir pantai yang megah membuat kita berdecak kagum. Inilah raksasa baru ekonomi dunia.

Di luar dugaan, belum lama ini Presiden Hu Jintao justru mengungkapkan kelemahan fundamental ekonomi China. Kantor berita Xinhua dalam laporannya menyebutkan selama bertahun-tahun, uang pemerintah dan dana bank milik negara telah membiayai banyak proyek besar yang tidak bermanfaat. Korupsi, dan sikap aparat yang tidak bertanggungjawab berperan dalam pemborosan ini. Disebutkan juga investasi membabi buta telah menyebabkan penggunaan baja dan energi yang sia-sia. Sekaligus telah mengakibatkan tekanan inflansi dan kekuatiran akan kehancuran sumber daya dan dimasa datang membuat China tergantung pada impor. Pembangunan yang difokuskan di kota-kota pesisir juga telah mengakibatkan kesenjangan sosial yang tinggi antara kota dan desa.

Hu Jintao berharap China di masa mendatang memiliki pemerintahan yang bersih, dan aparat yang bebas dari budaya korup. Untuk itu, dalam cetak biru pengembangan ekonomi dan sosial China 2006-2010 dititikberatkan pada pembangunan berkesinambungan dan cepat, mencegah pemborosan sumber daya, serta menjaga kelestarian lingkungan. Sebuah langkah maju untuk memperbaiki masalah pembangunan ekonomi yang ditinggalkan penguasa komunis China sebelumnya.

Keterusterangan Hu Jintao mengenai keadaan ekonomi nasionalnya, patut diacungi jempol. Sebab selama ini, rejim komunis China terkesan menutupi kenyataan kondisi ekonomi di negerinya. Boleh jadi sang presiden sedang menunjukan komitmennya untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang belakangan mendapat tekanan dari masyarakatnya yang kecewa karena tidak merasakan kue pembangunan. Sebab “kemakmuran” itu lebih dirasakan warga kota, sedangkan keadaan di pedesaan tetap miskin.

Sebelumnya Gordon C. Chang, penulis buku The Coming Collapse of China (2001), juga pernah mengungkapkan kalau dilihat dari permukaan pertumbuhan ekonomi Cina sangat mencengangkan. Akan tetapi, menurutnya, pandangan ini sebenarnya menyesatkan karena gejala kemunduran ekonomi terlihat dengan jelas. BUMN yang disebutnya sebagai peninggalan sistem perencanaan sosial Maois sebenarnya tidak ekonomis. Sistem perbankan yang dikuasai seluruhnya oleh pemerintah sangat insolvent dan dapat disebut sebagai yang paling lemah di dunia. Deflasi sebenarnya telah menggejala sejak 1998, investasi asing macet, dan pelarian modal tengah berlangsung.

Selama ini, solusi yang diberikan partai terhadap masalah tersebut adalah dengan terus memberikan stimulus fiskal secara besar-besaran sehingga yang terjadi adalah defisit anggaran yang sangat massif. Atas dasar itu Chang memprediksikan bahwa krisis akan bertambah hebat, dislokasi ekonomi akan menjadi masalah sosial dan menjadi krisis politik. Karena tidak ada solusi, Cina diprediksikan akan kolaps.

Senada dengan itu, pakar ekonomi dari Taiwan, Prof.Zhang Qing Shi juga pernah mengungkapkan indikasi akan bangkrutnya ekonomi China. Apalagi ia menunjukan tingkat ketergantungan China terhadap luar negeri (proporsi total impor ekspor dalam GDP) tingginya sangat mengejutkan yakni melebihi 70%, dengan jumlah penduduk sekitar 1,2 miliar jiwa, ketergantungan melebihi 10% saja sudah sangat tinggi, semestinya tidak melebihi 20%. Ia bahkan heran kenapa China belum ambruk, dan inilah yang disebutnya sebagai keajaiban ekonomi China yang sesungguhnya.

Jalan Demokrasi
Semua persoalan yang dihadapi pemerintah China saat ini sebetulnya bermuara pada masalah politik. Keberanian Hu Jintao mengungkapkan kelemahan ekonomi negaranya, tidak lepas dari surutnya pengaruh klik Jiang Zemin dipercaturan politik China. Selama Jiang berkuasa, korupsi telah merajalela. Tidak hanya dilakukan oleh keluarga Jiang, namun merasuki sampai ke jajaran elite partai. Diawal pemerintahan Hu, klik Jiang masih sangat besar dan berpengaruh. Apalagi Jiang masih menduduki jabatan sebagai Ketua Komisi Militer. Sejak awal, Hu sudah mengetahui kebobrokan ekonomi negara, namun dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendobraknya.

Langkah ekonomi yang akan ditempuh oleh Hu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tidak korup, telah memberikan harapan baru akan perbaikan kondisi ekonomi China, yang berarti dia sudah siap berhadapan dengan kubu Jiang yang korup dan mempertahankan sistem komunis. Namun tanpa dibarengi dengan reformasi politik, langkah ekonomi Hu itu sepertinya tidak cukup berarti bagi reformasi struktural di China. Bagaimanapun perkembangan ekonomi yang pesat menuntut perubahan sistem politik yang lebih adil, transparan dan demokratis. Seiiring dengan reformasi ekonomi sejak 1980-an muncul kelas menengah dan kaum terpelajar di kota-kota yang semakin kritis menyikapi sistem monolitik yang diterapkan oleh Partai Komunis China (PKC) yang berkuasa selama 56 tahun.

Pandangan perlunya kemajuan ekonomi China harus sejalan dengan demokratisasi pernah dikemukakan oleh mantan Perdana Menteri sekaligus Sekjen PKC Zhao Ziyang pada masa pemerintahan Deng Xioping. Tahun 1986, dia mengusulkan agar para wakil partai komunis di tingkat desa dipilih langsung oleh rakyat setempat, bukan ditunjuk oleh partai. Setahun kemudian pada Kongres Partai Komunis ke-13, nominator nobel perdamaian ini mengusulkan pemisahan pemerintahan dari Partai Komunis. Karena usulan itu, arsistek reformasi ekonomi China ini dikucilkan dari pemerintahan. Saat muncul gerakan mahasiswa pro-demokrasi pada awal Juni 1989, ia bahkan berdiri dibelakang mahasiswa meski ia akhirnya harus rela melepaskan jabatannya yang sangat strategis. Saat itu hingga kini, PKC menolak perubahan demi mempertahankan “stabilitas nasional”.

Peristiwa pembantaian massal terhadap para mahasiswa di Lapangan Tianamen, ternyata tidak menyurutkan langkah mereka untuk memperjuangkan demokratisasi dan keadilan. Di luar negeri para mantan aktivis mahasiswa masih terus menyuarakan kebebasan. Keluarga korban dalam tragedi berdarah itu yang tergabung dalam organisasi Tiananmen Mother juga terus menyampaikan aspirasinya. Tidak ketinggalan kelompok-kelompok agama dan spiritual seperti penganut Katholik di sebagian wilayah China, kaum muslim Uighur di Xinjiang Barat, kelompok Tibetan di India, serta pengikut Falun Gong di dalam dan luar negeri juga memperjuangkan kebebasan berkeyakinan. Sikap kekerasan yang dihadapi rejim komunis dalam realitasnya justru membuat gerakan tersebut makin kuat dan berakar dalam masyarakat. Kasus Falun Gong telah membuktikan itu.

Dalam skala lokal tuntutan akan demokratisasi juga sudah mulai muncul ke permukaan. Data yang ada menunjukan bahwa selama tahun 2004 telah terjadi gerakan massa anti kekerasan berskala besar sebanyak 60 ribu kasus (rata-rata setiap hari 164 kasus). Angka tersebut masih menurut sumber resmi pemerintahan yang masih meragukan validitasnya, sehingga boleh jadi jumlahnya lebih besar lagi.

Kasus terakhir yang cukup menarik perhatian publik adalah gerakan demokrasi di tingkat lokal di Taishi, sebuah desa kecil dengan 2075 penduduk di Selatan China propinsi Guangdong. Sejak Juli lalu, lebih dari 400 penduduk menandatangani petisi untuk menggantikan kepala desa Chen Jinsheng, yang dicurigai telah menggelapkan uang desa. Warga menginginkan kepala desa dipilih oleh mereka sendiri, bukan ditunjuk oleh PKC cabang setempat. Gerakan ini dihadapi oleh negara dengan membubarkan massa, dan menahan aktivis HAM. Untuk membendung informasi itu, pers dibungkam.

Satu lagi upaya demokrasi yang sedang berjalan adalah gelombang melepaskan diri dari ikatan PKC yang diprakasai oleh koran berbahasa Mandarin--- Dajiyuan atau dalam bahasa Ingris disebut The Epoch Times. Sejak akhir 2004 lalu, koran ini memuat sisipan artikel berjudul “Jiuping”, atau Sembilan Komentar Mengenai Partai Komunis (Tiongkok) yang ditujukan kepada rakyat China. Artikel ini kemudian dibukukan ke sejumlah bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Di luar dugaan, pengaruh buku yang mengungkap fakta sejarah kejahatan PKC ini sangat besar. Setiap hari di website The Epoch Times, puluhan ribu orang China mengundurkan diri dari PKC. Jumlah anggota PKC yang kini sudah mengundurkan diri bahkan mencapai lebih dari 5 juta orang. Perubahan ini sangat signifikan mengingat dalam sejarah poltik, belum pernah terjadi pengunduran diri anggotanya secara massal.

Tidak sebatas menyebarluaskan Jiuping, di luar negeri The Epoch Times mengorganisir diskusi dan seminar dengan tema kejahatan PKC, serta mengadakan pawai seruan mengundurkan diri dari PKC di sejumlah negara. Awal Oktober lalu, ribuan warga Taiwan dan Jinmen mengadakan gerakan mendukung 5 juta orang yang mengundurkan diri dari PKT. Mereka juga menyerukan kepada pemimpin PKC saat ini Hu Jintao, untuk mengikuti jejak pemimpin Uni Soviet terdahulu, Mikhail Gorbachev, yakni membubarkan PKT dan mendirikan partai baru yang lebih demokratis. Mereka yakin, Tiongkok baru hanya bisa diwujudkan tanpa keberadaan partai komunis.

Semangat demokrasi nampaknya sudah tak terbendung lagi. Informasi tentang Jiuping serta himbauan untuk mundur dari PKC dalam bentuk poster dan selebaran terpasang di penjuru China. Sistem komunis yang mendasarkan pada sentralisme kekuasaan dianggap sudah tidak relevan lagi bagi masyarakat China yang sedang berubah. Barangkali pernyataan Gordon C. Chang yang memperkirakan kekuasaan PKC akan rontok dalam jangka waktu 10 tahun karena sendi-sendi pendukungnya sudah rapuh dan tidak sesuai lagi dengan zaman, akan terbukti tidak lama lagi. Tanda-tanda kearah sana sudah mulai terlihat. Kalau Hu Jintao tidak mengikuti arus besar itu, dia pasti akan terlindas.