Cina tekan para pembangkang

Organisasi hak asasi manusia Amnesty International mengatakan Cina menggunakan Olimpiade 2008 sebagai katalisator untuk menekan pembangkangan demi terciptanya stabilitas. Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada 30 April 2007, Amnesti mengatakan Cina gagal memperbaiki catatan hak asasi manusianya seperti yang sebelumnya dijanjikan.

Amnesty mengutip seruan menteri kepolisian Cina yang meminta tindakan tegas ditimpakan kepada kekuatan yang mengancam stabilitas negara. Laporan itu mengakui bahwa beberapa kemajuan dicapai dengan telah dilakukannya reformasi atas prosedur hukuman mati agar tidak lagi sembarangan dan pemberian kebebasan yang lebih besar bagi wartawan asing yang sedang meliput Olimpiade.

Tetapi juga ditekankan bahwa pemerintah masih terus melakukan penahanan aktivis hak asasi manusia tanpa lewat pengadilan dan memperketat kontrol atas media domestik dan internet.

Pemerintah Cina belum memberikan komentarnya atas laporan Amnesty International ini. Dimasa lalu mereka sering memandang sebelah mata laporan Amnesty International dan menekankan bahwa mereka telah memenuhi komitmen hak asasi manusia mereka yang menjadi salah satu persyaratan terpilihnya mereka menjadi tuan rumah Olimpiade 2008.

Seruan Kepada World Psychiatric Association:

Perlunya Menyelamatkan Banyak Jiwa di China

Pada 14 April 2007, Abraham L. Halpern, MD, Profesor Emeritus (Psikiatri) dari New York Medical College menulis surat kepada Kgosi Letlape, MD, Presiden The World Medical Association, Pilaneberg, Afrika Selatan. Beliau mendesak supaya pengurus World Psychiatric Association segera membahas masalah pengambilan organ praktisi Falun Gong yang masih hidup di China, dan memulai tindakan untuk menyelamatkan banyak jiwa. Berikut adalah isi surat tersebut.14 April 2007

Kgosi Letlape, MD
Presiden Asosiasi Kedokteran Dunia
World Medical AssociationPilaneberg, Afrika Selatan

Perihal: Kejahatan terhadap Kemanusiaan di RRC

Dengan hormat,
Saya yakin bahwa Anda akan ingat surat yang telah saya kirimkan kepada Anda pada tanggal 27 September 2006 dimana mengusulkan The World Medical Association meminta Republik Rakyat China membolehkan tim investigasi World Psychiatric Association (WPA) untuk menyelidiki dugaan yang ekstrem serius dimana para dokter terlibat didalam pembunuhan terhadap praktisi Falun Gong dan mengambil berbagai macam organ tubuh untuk dijual kepada para pasien yang putus asa karena masuk dalam daftar tunggu yang lama untuk transplantasi organ. Saya sangat merekomendasikan he Chinese Medical Association (Asosiasi Kedokteran China) dikeluarkan dari Asosiasi Kedokteran Dunia (WMA) bila tidak mendapatkan izin untuk penyelidikan yang sangat mendesak ini.

Laporan demi laporan di seluruh dunia menyatakan bahwa program pengambilan organ di China masih berjalan atau dipertahankan tanpa ada upaya untuk menghentikannya, sekalipun sudah ada bantahan dari pemerintah China dan pengumuman sebuah kebijakan hukum yang akan berjalan efektif pada bulan Juli tahun lalu untuk mengatur transpalantasi organ di rumah sakit-rumah sakit.

Saya menjadi sangat perhatian ketika Dr. Chen Zhonghua, Wakil Ketua Direktur Komite Asosiasi Kedokteran China, Divisi Transplantasi Organ, mungkin terlibat secara terang-terangan melanggar kode etik kedokteran di semua negara di dunia, khususnya yang telah diadopsi Asosiasi Kedokteran Dunia pada Oktober 1975, dan saya percaya, tidak melemahkan oleh perbaikan apapun setelahnya: "Seorang dokter sepenuhnya memiliki independensi klinis dalam memutuskan atas perawatan seseorang bagi tanggung jawab medisnya. Peranan fundamental dokter adalah mengurangi penderitaan sesamanya, dan tidak ada motif - apakah perseorangan, bersama atau politik - harus mengutamakan tujuan yang lebih tinggi ini."

Ini dinyatakan di website [http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2006/9/12/77940p.html] dimana Dr. Chen Zhonghua sebagai kepala Institut dan Riset Transplantasi Organ di Sekolah Kedokteran Tongii milik Universitas Sains dan Teknologi Huazhong. Institut ini dilaporkan telah melakukan lebih dari 1.000 transplantasi ginjal pada Februari 2005. Dr. Chen Zhonghua dikatakan telah mengakui melalui percakapan telepon bahwa beberapa organ berasal dari praktisi Falun Gong yang masih hidup. Pendapat saya, kemungkinan keterlibatan dokter ini, seorang anggota senior Asosiasi Kedokteran China, membuat semuanya lebih mendesak dimana WMA (World Medical Association) harus segera mengambil tindakan.

Menunggu sampai protes dapat digalang pada Olimpiade 2008 atau sampai upaya-upaya para diplomat tercapai, tidak akan menyelamatkan jiwa banyak orang yang tidak bersalah selama bulan-bulan mendatang. Saya yakin bahwa hanya aksi yang dilakukan oleh The World Medical Association dapat mengakhiri kejahatan terhadap kemanusiaan ini. Dalam surat saya tahun lalu, saya menyebutkan beberapa langkah rekomendasi, di atas merupakan salah satu jaminan yang cukup efektif pada masa lalu pada negara Uni Soviet dan bahkan di China sendiri yang berhubungan dengan penghukuman yang salah, dalam batas keamanan maksimum institusi forensik, dari orang-orang yang tidak sakit mental yang tidak diinginkan di Uni Soviet dan para pengikut Falun Gong di China.

Dengan penuh rasa hormat, saya meminta Anda menyerukan sebuah pertemuan penting dari pengurus World Psychiatric Association untuk membahas masalah ini dengan segera dan bertindak untuk menyelamatkan banyak jiwa.

Hormat kami,
Abraham L. Halpern, MD, FACP
Profesor Emeritus
New York Medical College

Seruan kepada Organisasi HAM Internasional:

Tolong Bantu Selamatkan Suami Saya, Yang Jianpo

Oleh: Nie Chunling, praktisi Falun Gong Tiongkok

(Falundafa.or. id) Kebebasan berkeyakinan adalah salah satu hak dasar yang dikenal di seluruh dunia. Konstitusi China, nomor 36, secara jelas menetapkan bahwa rakyat Tiongkok diberikan kebebasan berkeyakinan. Keyakinan seseorang adalah keputusan pribadi. Termasuk hak dalam Konstitusi yang harus dilindungi. Seperti yang kita ketahui, hukum dapat mengendalikan prilaku masyarakat, tetapi tidak dapat memberikan hukuman atas pikiran seseorang. Oleh karena itu, penganiayaan Partai Komunis China (PKC) terhadap Falun Gong sejak awal adalah tidak sah.

Selama hampir delapan tahun penganiayaan, ribuan praktisi Falun Gong telah dianiaya tanpa dapat meminta keadilan atas hak mereka. Tiada keadilan di negeri Tiongkok. Hari ini, hari dimana konferensi HAM internasional diselenggarakan, saya menyerukan kepada masyarakat dunia untuk membantu suami saya, Yang Jianpo, yang telah disiksa dan telah melancarkan aksi mogok makan selama lebih dari 400 hari di Penjara Hebei Jidong. Dia sekarang dalam kondisi kritis dan menggunakan alat-alat penunjang kehidupan.

Saya menyerukan kepada organisasi HAM Internasional dan semua orang baik di dunia, "Tolong bantu selamatkan suami saya dan semua praktisi Falun Gong yang menderita penyiksaan ditangan antek PKC. Mari bergabung dengan kami untuk mengutuk atas pelanggaran HAM berat dan kekejaman yang dilakukan oleh pejabat PKC".

Suami saya Yang Jianpo, 45 tahun, mempunyai usaha sendiri dan tinggal di Distrik Jiningli 11-3-101, Jalan Rongfu, Kota Langfang, Provinsi Hebei. Dia mulai berlatih Falun Dafa pada tahun 1998. Sebelum berlatih, dia suka berkelahi dan pernah ditahan tiga kali karena berkelahi. Setelah berlatih Falun Dafa, ia mengerti tujuan hidup sebenarnya dan sepenuhnya telah berubah. Dia merubah prilakunya dan memulai hidup baru.

Pada tanggal 20 Juli 1999, kelompok Jiang melarang Falun Gong. Kami bingung dan pergi ke Beijing untuk memohon keadilan pada tanggal 5 September 1999. Saya dan suami ditangkap pada tanggal 28 Oktober 1999. Suami saya ditahan selama 53 hari dan kemudian dijatuhi hukuman tiga tahun kerja paksa. Ia dibawa ke Kamp Kerja Paksa Langfang Wanzhuang. Karena menolak untuk melepaskan keyakinannya, dia dibawa ke Kamp Kerja Paksa Gaoyang di Provinsi Hebei.

Di tempat ini, dia disiksa dengan berbagai macam cara. Selama 53 hari di pusat penahanan, dia diborgol dan tidak dapat pergi ke kamar kecil dengan bebas. Dia bahkan disiksa dengan lebih kejam setelah melancarkan aksi mogok makan. Di Kamp Kerja Paksa Wanzhuang, dia dipaksa bekerja keras dan bekerja selama 20 jam sehari. Dia dipukul dengan tongkat kayu. Di Kamp Kerja Paksa Gaoyang, dia diborgol ke sebuah cincin besi di lapangan. Dia menderita teriknya sinar matahari di siang hari dan gigitan nyamuk di malam hari. Para penjaga memasukkan tongkat listrik ke dalam mulutnya untuk menyetrumnya. Mereka tidak melepaskan dirinya setelah dia menjalani hukumannya. Dia melancarkan mogok makan selama 60 hari. Akhirnya, dia dibebaskan, tapi tidak dibebaskan sebelum dia mendekati pintu kematian. Setelah dibebaskan, dia ditangkap dua kali karena alasan sederhana, yaitu memberitahu orang-orang bagaimana dia disiksa dan dianiaya.

Pada malam tanggal 30 Maret 2003, polisi menangkapnya di kota Tangshan, Provinsi Hebei. Dia dibawa ke Markas Polisi Cabang 1 Distrik Fengrun. Polisi menyita hartanya, termasuk uang 6000 yuan. Mereka mengikatnya ke sebuah kursi dan menyetrum dirinya dengan sebuah engkol telepon bertegangan 110 volt berulang kali. Mereka menyiksa dirinya selama tiga hari dan mencegahnya tidur. Setelah tiga hari, dia dibawa ke Pusat Penahanan Distrik Fengrun. Direktur Wu menyuruh polisi untuk memukulnya sampai pantatnya dipenuhi darah. Dia dibebaskan setelah 38 hari, saat hampir meninggal.

Pada sore hari di bulan Februari tahun 2004, polisi dari Markas Polisi Distrik Guangyang Kota Langfang menerobos ke rumah kami dan menangkapnya lagi. Hari itu mereka membawanya ke Kamp Kerja Paksa Tangshan Kaiping. Setelah tiba di kamp kerja paksa, dia melancarkan mogok makan lagi. Berat badannya turun dari 90 kg menjadi 50 kg. Saat dia dibebaskan beratnya hanya 40 kg.Setelah mendengar bahwa anaknya ditangkap, ibu Jianpo mengalami penderitaan mental yang berat. Dia tidak dapat makan ataupun tidur.

Selama beberapa tahun ini, saya dan suami ditangkap berkali-kali. Kedua orang tua kami terus-menerus khawatir dan sangat panik. Ayah saya yang saat itu berumur 74 tahun, seringkali terbangun di malam hari dan menangis. Dia mendapat stroke dan harus tinggal di rumah sakit lebih dari setahun. Kemudian dia meninggal. Orang tua kami yang merawat anak-anak kami.Selama beberapa tahun lalu, saya telah ditahan secara tidak sah selama 18 kali. Setiap kali saya dibebaskan setelah mogok makan dan mengalami masalah kesehatan yang serius. Setiap kali saya harus digotong melalui pintu penjara. Saya sangat lemah dan tidak dapat bekerja.

Keluarga kami yang beranggotakan empat orang harus hidup dengan dukungan orang tua, saudara dan saudari saya. Suatu ketika, polisi menyita lebih dari 20.000 yuan uang kuliah anak kami, yang kami terima dari kerabat dan anggota keluarga.Dari tahun 1999 sampai tahun 2006, polisi setempat menyita uang, harta pribadi dan kendaraan kami senilai lebih dari 80.000 yuan. Sebagai tambahan, pada tanggal 20 Februari 2004, polisi Distrik Guangyang menangkap suami saya di rumah dan mencuri barang-barang berharga senilai lebih dari 30.000 yuan dari toko makanan keluarga kami. Mereka membongkar peti besi kami dan mengambil segala yang dapat mereka raih (saya tidak ingat apa saja yang ada di dalamnya, karena kami tidak di rumah selama beberapa hari). Suami saya dibawa ke sebuah kamp kerja paksa. Toko keluarga kami harus tutup. Kami kehilangan lebih dari 10.000 yuan.

Dengan bantuan dari kerabat, kami mengambil pinjaman dan membeli sebuah mobil van untuk mengangkut barang. Pinjaman itu berjumlah 110.000 yuan. Kami memutuskan untuk menjual rumah kami pada bulan April tahun 2005, supaya kami dapat membayar hutang kami. Tapi kartu identitas kami disita oleh polisi Distrik Guangyang Kota Langfang dan mereka menolak mengembalikannya. Kami harus membuat kartu identitas baru. Tetapi sebelum kami menerima kartu baru dari kantor polisi, Keamanan Publik Guangyang menyitanya. Kami tidak dapat menjual rumah tanpa surat-surat sah dan keluarga kami menderita kerugian lagi.

Pada akhir bulan November 2005, suami saya mengangkut buah-buahan ke Pedalaman Mongolia. Di Pedalaman Mongolia dia ditahan oleh polisi Zhanglanqi Habaga selama tiga hari karena dia mengklarifikasi fakta kepada orang-orang. Ini menghabiskan biaya lebih dari 7000 yuan.

Pada tanggal 5 Februari 2005, suami saya Yang Jianpo sekali lagi ditangkap saat dia melaporkan kepada pejabat lokal mengenai masalah-masalah ekonomi keluarga Wang Shaoqiu. Wang secara tidak sah dipenjara. Suami saya melancarkan mogok makan saat hari pertama dirinya ditahan. Dia memprotes pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi. Empat bulan kemudian, saat kondisinya sangat lemah, pejabat lokal Langfang secara diam-diam menjatuhkan enam tahun penjara tanpa pengadilan. Dia ditahan di Penjara Tangshan Jidong. Saat itu keluarga kami sedang menjalankan usaha pakaian. Karena suami saya ditangkap, keluarga kami menderita kerugian lebih dari 10.000 yuan.

Pada tanggal 28 Mei 2006, kami menerima sebuah pemberitahuan dari rumah sakit pusat dari Penjara Jidong, Kelompok 4, Distrik Fengnan, Tangshan. Saat itu, Rumah Sakit Kota Langfang, Rumah Sakit Pusat, dan Rumah Sakit Distrik Guangyang memberitahukan beberapa masalah penyakit kritis. Suami saya tidak dapat merawat dirinya sendiri. Di bawah hukum yang ada, tahanan yang sakit kritis harus dibebaskan dari penjara. Tetapi mereka tidak mematuhi hukum dan tetap memenjarakannya.

Pada bulan Juni saat kami mengunjunginya di penjara, dia dibawa keluar oleh tahanan menggunakan sebuah kereta. Matanya tidak fokus dan dia tidak dapat bicara sedikitpun. Dia kurus kering. Tangan dan kakinya dingin dan dia sangat pucat. Dia juga merasa sakit di dada.

Kami sangat khawatir. Orang tuanya tidak dapat tidur pada hari-hari itu. Pada tanggal 30 November 2006, saya pergi bersama keponakan dan ipar laki-laki saya ke Penjara Jidong dan memohon untuk mengunjunginya. Mereka menolaknya, dengan alasan saya tidak mempunyai kartu identitas dan kerabat saya bukan anggota keluarga langsung. Kami menanyakan apa yang sedang dikerjakan oleh suami saya. Li Zhengyun, komisaris politik rumah sakit, mengelak menjawab pertanyaan dan berkata, "Sama." Pejabat lainnya mencoba menghindari kami dan mereka bahkan memanggil polisi lokal untuk mengusir kami pergi.

Saya pergi bersama anak-anak ke Rumah Sakit Jidong lebih dari sepuluh kali dan meminta pembebasan suami saya. Mereka tidak membebaskan ataupun membolehkan kami melihatnya. Kapan saja kami menanyakan kondisinya, mereka menjawab, "Sangat baik," dan "Kami akan memberitahukan kepadamu jika ada yang tidak beres." Sebelum tahun baru 2007, polisi menyerbu rumah kami dan meminta saya menanda-tangani beberapa dokumen untuk "pembebasan bersyarat untuk perawatan medis." Mungkin mereka berpikir dia hampir meninggal. Mereka berkata akan membawanya dalam beberapa hari. Tetapi, dia tidak dibebaskan.

Setelah tahun baru Imlek, tanggal 27 Februari, saya membawa dua anak saya dan pergi ke Penjara Jidong dan memohon berkunjung, namun mereka menolak. Saya bertanya mengapa mereka tidak membawanya pulang seperti janji semula. Hao Baoxin, kepala Kelompok 4 berkata bahwa Yang Jianpo mengalami kondisi yang sangat kritis sebelum tahun baru. Tetapi kemudian para dokter merawatnya dan dia baik-baik saja. Mereka meminta saya pulang. Sebenarnya, dia berbohong. Kami mendengar bahwa suami saya dibantu dengan alat-alat penunjang kehidupan. Dia tidak dapat hidup jika pipa oksigen dicabut. Tetapi mereka tidak perduli.

Suami saya Yang Jianpo bukan seorang penjahat. Mengatakan yang sebenarnya bukanlah sebuah kejahatan. Saya mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh polisi Langfang, kepada semua organisasi dan kelompok HAM internasional, dan kepada orang-orang di dunia. Saya menyerukan kepada semua orang di dunia untuk membantu suami saya dan semua praktisi Falun Dafa yang secara tidak sah dipenjara supaya mereka dapat dibebaskan. Kami sangat mengkhawatirkan kesehatan mereka, terutama sejak kami mengetahui bahwa antek PKC telah mengambil dan menjual organ tubuh dari praktisi yang masih hidup.

Konferensi HAM internasional sekarang sedang diselenggarakan. Saya berharap hal ini akan dapat melindungi HAM dan memperbaiki situasi ini. Dengan mengekspos fakta-fakta penganiayaan PKC terhadap praktisi Falun Gong di Tiongkok, kami berharap seluruh dunia akan menyadari betapa jahatnya PKC, mengutuk perbuatan jahat PKC, menegakkan keadilan, dan menyelamatkan para praktisi yang sedang dianiaya oleh antek PKC, termasuk suami saya Yang Jianpo, yang telah melancarkan mogok makan selama lebih dari 400 hari dan hampir meninggal.

Saya berharap semua orang baik di dunia akan bersatu dan menghentikan perbuatan jahat PKC. Tolong, akhiri penganiayaan terhadap orang-orang yang percaya pada Zhen-Shan-Ren (Sejati-Baik- Sabar). Penganiayaan di Tiongkok telah berlangsung hampir delapan tahun dan harus diakhiri.

Demokrasi dan Kebebasan di Cina?

Oleh: Ahmad Syafi'i Ma'arif, mantan Ketua PP Muhamaddiyah

Anda masih ingat bukan pembicaraan saya pada Februari 2004 dengan Lu Shumin, Dubes Cina waktu itu? (Lih. Resonansi 2 Maret 2004). Kami telah berbicara tentang Marxisme dan korupsi di Cina, dan sedikit tentang demokrasi pasca pembaruan yang dilancarkan Deng Shiaoping dengan mengoreksi secara radikal politik Mao Zedong yang otoritarian yang banyak makan korban itu.

Seperti saya katakan dalam kolom itu bahwa Lu adalah seorang intelektual Marxist yang tercerahkan, jika bukan telah meninggalkan Marxisme yang hampir bangkrut itu. Kali ini mari kita lihat apakah demokrasi punya prospek di negara dengan penduduk lebih dari 1,3 miliar itu. Bagaimana dengan kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang terpenting? Pengakuan Li Datong di bawah cukup menarik untuk disimak sebagaimana dituturkannya dalam wawancara dengan Melinda Liu dari Newsweek (3 April 2006).

Li Datong semula adalah editor-in chief Freezing Point yang dibreidel Januari 2006, tetapi diizinkan terbit kembali pada 1 Maret 2006 tanpa mengikutsertakan namanya. Li dipindah ke News Research Institute of the China Youth Daily, suatu cara untuk merumahkan wartawan senior ini. Komentar Li tentang kepindahannya ini cukup lugas dan tanpa ragu-ragu: "Orang yang bekerja di sini [News Research] jika bukan orang tua, ya orang sakit. Ini adalah penghentian di tengah jalan sebelum mundur. Artikel-artikel saya sudah tak diizinkan lagi terbit di Cina sekarang --bahkan tidak di dalam internet. Segera setelah nama saya dikenali, artikel itu akan dibuang. Telepon saya juga dipantau. Saya tidak takut tentang masalah itu karena saya tak punya rahasia."

Saat disusuli pertanyaan: "Jika ini berlaku 10 tahun yang lalu, barangkali Anda juga telah kehilangan kebebasan Anda?" Li menjawab: "Tentu. Sekarang setidaknya mereka masih membayar gaji saya. Ini semacam kemajuan sosial." Dari percakapan di atas kita melihat bahwa untuk membangun demokrasi yang sehat dan kuat dengan menjamin kebebasan pers di sebuah negara raksasa seperti Cina sukarnya bukan main. Ini berbeda dengan Taiwan setelah Presiden Chiang Ching-kuo mencabut UU Darurat untuk mengganti kediktatoran partai tunggal pada pertengahan 1980-an dengan sistem multipartai, sehingga memungkinkan negeri ini mengikuti cara demokrasi.

Komentar Li: "Dia [Chiang] menyadari sesuatu yang mustahak, yaitu menyertai gelombang utama moral masyarakat di dunia. Dia paham betul apa yang akan berlaku kemudian, tetapi telah berketetapan hati untuk melakukan perubahan." Dalam kasus Taiwan ini jelas sekali bahwa jika ingin demokrasi, pimpinan tertinggi negara harus memeloporinya. Di Cina Daratan gerak serupa belum terjadi, sekalipun sedikit ada kemajuan, Li Datong misalnya tidak langsung ditangkap, tetapi kebebasannya dikebiri.

Anda tentu ingat nasib alm Mochtar Lubis, baik di era Bung Karno maupun di era Jenderal Soeharto? Dia dipenjara selama beberapa tahun dan/atau korannya, Indonesia Raya, diberangus atas nama demokrasi: terpimpin atau Pancasila. Pancasila telah disalahgunakan untuk menindas. Kalau sistem politik di Cina sampai sekarang masih bercorak autarki (despotik), tetapi karena tekanan internet, negara pada akhirnya akan kewalahan membendung kebebasan agar rakyat tidak punya akses terhadap informasi, termasuk informasi tentang apa yang sedang terjadi dalam negeri sendiri.

Sebuah kebobrokan kebijakan tidak mungkin lagi ditutup-tutupi. Sewaktu Li ditanya apakah dia punya harapan di bawah Presiden Cina Hu Jintao sekarang, yaitu Cina Daratan mengikuti jejak Taiwan dalam hal kebebasan dan demokrasi. Dijawab, akan sulit sekali. Bahkan, dikatakan jika dua kecenderungan politik (kebebasan dan pengekangan) tidak teratasi, kekacauan besar akan berlaku. Tidak mustahil tragedi berdarah model Tiananmen pada 1989 akan berulang. Sekarang pemerintah Cina telah berunding dengan perusahaan asing Google dan Yahoo agar isi internet dikontrol sekalipun dengan biaya yang besar sekali. Kedua perusahaan ini, demi pangsa pasar yang dahsyat, setuju.

Tetapi, kata Li, untuk mengontrol seluruh isi informasi sudah tidak mungkin lagi. Sebagai salah seorang intelektual kritikal jika bukan pembangkang, Li sampai pada kesimpulan: 'Sebuah masyarakat yang sehat harus punya suara-suara yang berbeda, termasuk [suara] dari ekstrem kiri, ekstrem kanan, dan mereka yang berada di tengah. Suara tunggal untuk seluruh negeri jelas berbahaya bagi negeri manapun di dunia.'

Bagaimana Indonesia? Dalam arti kebebasan, kita jauh lebih maju dibandingkan dengan negeri raksasa itu. Tetapi, yang baru kita alami di sini adalah: kebebasan untuk kebebasan atau untuk menghidupi kaum elite yang beruntung tetapi tidak pernah kenyang; bukan kebebasan untuk membantu rakyat yang kelaparan. Serba sulit bukan? Memang peradaban politik Indonesia baru sampai di situ, Anda mau apa?

(Republika, Selasa, 04 April 2006)

Fenomena Mundurnya 20 Juta Anggota PKC

Gerak sejarah terus berputar. Kini, jumlah anggota Partai Komunis China (PKC) yang telah mengundurkan diri mencapai lebih dari 20 juta orang. Diyakini nasib partai itu sudah diujung tanduk.

Keterangan foto: Dukungan dari San Francisco memberi semangat kepada rakyat Tiongkok untuk mundur dari PKC

Sore itu, ratusan warga Tionghoa dari berbagai kota di Amerika berkumpul di the National Mall, Washington DC, kemudian bergerak menuju depan gedung Kongres Amerika, Capitol Hill. Mereka tak lain telah memberikan dukungan kepada 20 juta orang Tionghoa yang telah melakukan tiga pemunduran yakni mundur dari Partai Komunis China (PKC), Liga Pemuda dan Barisan Pionir Remaja.

Sekali lagi mereka dengan damai telah memberi tahu kepada dunia, fakta sebenarnya tentang penyelamatan diri yang terjadi di China. ”Tak peduli manusia percaya atau tidak, sudah siap atau belum, akan segera tiba sebuah kutukan langit yang berupa pembasmian terhadap iblis merah PKC, tidak ada yang dapat membendung, sebuah pertunjukan yang mendebarkan hati akan digelar dalam sejarah.” Demikian peristiwa pada 24 Maret 2007 lalu yang diberitakan oleh The Epoch Times.

Disebutkan, puluhan tokoh dari berbagai kalangan hadir menjelaskan dan menganalisa dari berbagai sudut pandang yang berbeda perihal akan runtuhnya PKC. Mereka menyerukan kepada rakyat Tiongkok yang masih terlena dengan buaian PKC untuk menyadarinya, dan cepat-cepat meninggalkan partai itu demi keselamatannya di masa depan. Juru bicara Pusat Layanan Global Pengunduran Diri, Li Dayong mengatakan ibarat sebuah pohon besar yang akarnya telah tercabut, setiap saat akan roboh, begitu pula dengan keruntuhan PKC setiap saat bisa saja terjadi. Dan, ia meyakini tak lama lagi itu menjadi kenyataan.

Lebih lanjut Li Dayong menjelaskan bahwa Pusat Layanan Pengunduran Diri akan mendorong tentara untuk mundur dari partai, karena sudah sejak lama PKC senantiasa menguasai kekuatan militer sebagai alat untuk menindas rakyatnya. Ia juga menyerukan agar mereka mengenali situasi dewasa ini, menyesuaikan kehendak langit, dalam detik-detik sejarah di mana PKC akan tercerai-berai. ”Jangan lagi mau dijadikan tumbal untuk dikorbankan oleh kejahatan, berdirilah di pihak rakyat, untuk meraih kehormatan yang sejati sebagai tentara.”

Berdasarkan keterangan, Wakil Pusat Layanan Pengunduran Diri, Mr. Zhang Hai Lian, jumlah orang yang mengundurkan diri dari PKC setiap hari terus bertambah di China. Sejak bulan Desember tahun lalu, sewaktu website “The Epoch Time” mengumumkan jumlah orang yang mengundurkan diri, setiap bulan yang mengundurkan diri melebihi satu juta. Kini jumlah tersebut bertambah setiap harinya, dari yang semula 20-30 ribu bertambah menjadi 30–40 ribu, hingga keseluruhannya sekarang sudah mencapai lebih dari 20 juta.

Di laporkan juga, rakyat di daratan Tiongkok juga menyambut pengunduran diri dari PKC secara massal itu. Warga kota Gung Zhou menelpon mengabarkan, bahwa sapaan di antara orang-orang saat bertemu muka di jalanan, adalah menanyakan apakah sudah mengundurkan diri dari partai komunis. Gelombang pengunduran diri kini telah menjadi buah bibir.

Wakil dari World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG), Mrs. Wu dalam rapat umum tersebut membeberkan secara terbuka fakta-fakta tentang pembunuhan terhadap praktisi Falun Gong yang dilakukan oleh PKC selama ini, serta pengambilan organ tubuh mereka secara paksa untuk kepentingan industri transplantasi di sana. “Tanggal 12 Februari tahun ini, Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong di China (CIPFG) sudah berturut-turut merampungkan pembentukan organisasi di empat benua besar di seluruh dunia, yaitu Australia, Asia, Eropa dan Amerika Utara,” jelasnya.

Menurutnya, sejumlah elite politik dan tokoh organisasi internasional juga pernah mengemukakan, jika PKC tidak menghentikan perbuatan dosanya yang mengambil organ tubuh dalam keadaan hidup, maka mereka akan memboikot pesta olahraga Olimpiade 2008 di Beijing. WOIPFG juga telah menyatakan sikap bahwa pertandingan Olimpiade yang mempunyai tradisi menjunjung HAM, tidak akan berlangsung di negara Tiongkok di bawah kekuasaan PKC bersamaan dengan masih berlangsungnya pembantaian terhadap manusia untuk mencuri organ tubuhnya, yang merupakan perbuatan tidak berperi kemanusiaan.

Senada dengan itu, anggota Dewan Pengurus Perantau Tionghoa dari Taiwan Mr. Zhang Jian Guo, Wakil Komunitas Keturunan Amerika dari Kamboja Mr. Dirgoyan, Sekretaris Jendral Serikat Demokrasi Laos Mr. Dorzan Pullar, Ketua Himpunan Komunitas Vietnam di Amerika Mr. Nguyen Wentan, juga menyuarakan dukungan bagi rakyat Tiongkok. Mereka mengucapkan ucapan selamat kepada semua yang telah memisahkan diri dari partai komunis.

Bagaimanapun, rapat umum tersebut telah membuka dukungan suara secara global bagi lebih dari 20 juta orang yang telah mengundurkab diri dari partai komunis. Kegiatan solidaritas dengan gema yang luas di seluruh penjuru dunia itu akan berlanjut hingga tanggal 8 April 2007 ini. Kegiatan ini difasilitasi secara terpadu oleh Pusat Layanan Global Pengunduran Diri dari PKC, surat kabar The Epoch Time, stasiun radio Sound of Hope dan stasiun TV New Tang Dinasty, serta hampir seratus organisasi/ perkumpulan dunia mendukungnya. Pada 25 Maret 2007 lalu, kegiatan yang sama juga digelar di San Francisco.
(Diolah dari berita The Epoch Times/ Era Baru)

Insiden Kebebasan Pers di China:

Dibunuh Saat Meliput Pertambangan Ilegal

Sekali lagi, kekerasan terhadap wartawan terjadi di China. Seorang jurnalis dipukul hingga meninggal ketika sedang meliput kasus penambangan ilegal di Kota Daton, Shanxi. Organisasi kebebasan pers dunia, Reporters Without Border (RSF) kembali mengancam akan memboikot Olimpiade 2008 jika penguasa China tidak memberikan kebebasan pers.

Pada 9 Januari 2007 lalu, dua wartawan dari China Trade News mengunjungi tambang batubara illegal di Kota Datong, Provinsi Shanxi, China. Kedua wartawan tersebut dipukul oleh sekelompok bandit. Lan, salah seorang wartawan mengalami cedera serius di kepalanya dan sehari kemudian meninggal dunia, sedangkan wartawan lainnya mengalami patah tulang kaki.

Atas kejadian tersebut, The Epoch Times melakukan wawancara dengan Gao Wen-wen dari China Trade News pada 17 Januari lalu. Seorang wartawan yang tidak mau disebutkan namanya, menyatakan bahwa penyerangan terhadap Lan dan koleganya telah menimbulkan kemarahan diantara para wartawan, akan tetapi para pemimpin surat kabar setempat meminta kepada para wartawan tersebut untuk tidak berkomentar mengenai insiden tersebut.

Sebaliknya pejabat kota Datong saat dikonfirmasi pada 25 Januari 2007 lalu, menyatakan bahwa kasus telah diselesaikan dan malah menuduh Lan bukan wartawan asli. Akan tatapi salah seorang redaksi China Trade News memastikan bahwa Lan secara resmi telah diangkat menjadi wartawan di surat kabar tersebut, dan Lan dipukul hingga meninggal ketika menjalankan tugasnya sebagai wartawan.

Komentator Politik Zeng Ning mengatakan bahwa bukti-bukti kasus ini sangat jelas. ”Wartawan mempunyai hak untuk melakukan liputan investigasi. Membunuh wartawan pada saat melakukan tugasnya adalah pelanggaran terhadap hukum,” tandasnya.
Kunjungan Reporters Without Borders ke China

Baru-Baru ini Reporters Without Border (RSF), organisasi hak asasi manusia yang membela kekebasan pers di dunia, untuk pertama kalinya dapat melakukan kunjungan resminya ke China. Menurut ketua RSF urusan Asia, Vincent Brossel, yang baru saja kembali dari China, RSF melakukan serangkaian pembicaraan dengan rejim komunis China. Mereka mengemukakan masalah kebebasan pers dan mengajukan saran-saran untuk memperbaikinya.

Beijing mengatakan bahwa pihak penguasa akan mempertimbangkan masalah ini, sebagai pertukaran atas penghentian sementara isu boikot terhadap Olympiade 2008. Tetapi Brossel menekankan bahwa jika Beijing tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan, RFS akan kembali mengajukan boikot terhadap Olympiade.

“Kami memasukkan daftar 80 nama tahanan, kebanyakan adalah para wartawan dan pengguna internet bebas, dan meminta agar mereka segera dibebaskan,” kata Brossel. Pihaknya juga meminta hak kunjungan bagi tahanan tersebut. Permintaan ketiganya ialah untuk melakukan pembicaraan serius dengan rejim China untuk mendesak pemerintah China supaya mencabut sensor ketat terhadap internet.

Dari ke-80 tahanan tersebut, Brossel secara khusus menyebutkan kebanyakan mereka adalah pengguna internet yang mendownload atau menyebarkan informasi mengenai Falun Gong, Tibet, Provinsi Xinjiang (provinsi dengan populasi muslim China terbanyak) dan kaum Kristiani. Brossel berjanji untuk menggunakan segala upaya untuk membebaskan mereka. RSF juga meminta kepada rejim China untuk memberikan tanggapan resminya.

Untuk mendesak bagi pembicaraan yang lebih konstruktif, RSF setuju untuk menghentikan upaya boikot terhadap Olympiade Beijing. Tetapi Beijing harus memegang janji mereka, atau boikot akan diajukan kembali. Brossel mengatakan,”jelas bagi kami bahwa pembicaraan bukan berarti kami telah menyerah atas hak-hak kami untuk mengkritik rejim. Dalam laporan tahunan, berita, aktifitas dan suara dukungan kami terhadap para wartawan tersebut akan membeberkan kepada dunia apa yang terjadi di China. Kami selalu berdiri di sisi demokrasi, bukan kediktatoran.”

Brossel juga mengatakan bahwa RSF akan mengamati kebebasan jurnalisme internasional selama pertandingan Olympiade di China. RSF juga mengingatkan Beijing untuk tidak melanggar peraturan baru yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2007 lalu yang menjanjikan kebebasan pers yang lebih besar lagi kepada wartawan asing yang bekerja di China

Meskipun pemerintah China tidak mengijinkan RSF untuk mengunjungi penjara dimana para wartawan tersebut ditahan, tetapi RSF akan terus meminta agar diperbolehkan untuk mengunjungi mereka.

(Diolah dari berita di www.erabaru.or.id)

Ekonomi China, Korupsi dan Demokrasi

Oleh: Fadjar Pratikto*

Tidak bisa dipungkiri, ekonomi China telah melesat jauh dibanding negara-negara Asia lainnya, kecuali India. Banyak kalangan yang memastikan negara ini akan menjadi raksasa ekonomi baru dunia. Tidak berhenti disitu, berbagai gebrakan ekonomi terus dilakukan. Terakhir penegasan PM China Wen Jiabao dalam pembukaan dan penutupan Kongres Rakyat Nasional ke-10 di Bejing, pertengahan Maret lalu, bahwa China siap menjadi kekuatan adidaya dengan melakukan reformasi progresif.

Pemerintah China bertekad melakukan pembersihan total dalam memerangi korupsi yang menggerogoti pemerintahannya, dan akan berupaya menjadi negara ”sosialis modern” dengan membuka diri dan beradaptasi terhadap tuntutan ekonomi global. Diantaranya mereformasi sejumlah perangkat hukum, seperti hak kepemilikan aset (properti) dan pajak penghasilan (perusahaan). Hak properti akan menjamin kepemilikan individual dan swasta yang sebelumnya dikuasai negara.

Perubahan paradigma pembangunan ekonomi tersebut, relevan dengan pengakuan Wen Jiabao dalam penutupan Kongres Rakyat Nasional bahwa perekonomian China masih menghadapi ketidakstabilan, tidak terkoordinasi, tidak seimbang dan tidak berkesinambungan, yang diakibatkan oleh angka pertumbuhan investasi yang sangat tinggi dan eksesif. Selain itu juga dipicu angka kredit dan likuiditas nilai mata uang yang eksesif, serta tidak pasnya perdagangan asing dan pembayaran internasional.

Setahun lalu, Presiden Hu Jintao juga pernah mengungkapkan kelemahan fundamental ekonomi China. Disebutkan selama bertahun-tahun, uang pemerintah dan dana bank milik negara telah membiayai banyak proyek besar yang tidak bermanfaat. Korupsi, dan sikap aparat yang tidak bertanggungjawab berperan dalam pemborosan ini. Hu berharap China di masa mendatang memiliki pemerintahan yang bersih, dan aparat yang tidak korup. Sebuah langkah memperbaiki ekonomi yang disisakan oleh penguasa sebelumnya.

Diambang Kebangkrutan
Perubahan paradigma untuk merespon persoalan ekonomi yang muncul, patut diacungi jempol. Sebab selama ini, pemerintah China terkesan menutupi kenyataan kondisi ekonominya. Boleh jadi Hu Jintao- Wen Jiabao sedang menunjukan komitmennya untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang pincang. Sebab umumnya “kemakmuran” itu dirasakan warga kota, di pedesaan tetap miskin.

Apa yang disadari oleh penguasa China, sebetulnya bukanlah hal yang baru. Sejumlah pengamat ekonomi jauh-jauh hari sudah memberikan warning. Prof. Dr. Zhang Qing Shi, pakar ekonomi Taiwan tahun lalu sudah mengkritisi. Ia mengemukakan soal defisit keuangan China yakni kebocoran keuangan negara yang makin ditambal semakin besar, utamanya bukan masalah defisit keuangan pada piutang, melainkan ada banyak lubang kerugian keuangan yang tak tampak pada laporan defisit keuangan.

Itu bisa dilihat pada kas bank yang sejak awal sudah dikeruk hingga kosong, persentasi hutang tunggakan mencapai 40% dari kredit yang dikucurkan, bahkan melebihi 50%. Berdasarkan standar umumnya, sistem perbankan dan pasar saham China seharusnya sudah roboh beberapa kali. Tunggakan hutang yang bertambah besar, diperparah dengan perusahaan milik negara yang selalu merugi.

Pengamat ekonomi politik Wang Shau Guang, Hu An Gang, dan Ding Yuan empat tahun lalu juga telah mengingatkan ketidakstabilan sosial dibalik perkembangan ekonomi China. Mereka melihat situasi ekonomi China saat itu sangat berat, yang akan mendorong masyarakat memasuki masa-masa yang tidak stabil, perwujudan yang paling mencolok ialah pembenahan struktur ekonomi yang pincang, dsb.

Gordon C. Chang, penulis buku The Coming Collapse of China (2001), juga pernah mengingatkan. Menurutnya, dari permukaan pertumbuhan ekonomi Cina sangat mencengangkan, akan tetapi itu sebenarnya menyesatkan karena gejala kemunduran ekonomi terlihat jelas. BUMN disebutnya tidak ekonomis. Sistem perbankan yang dikuasai oleh pemerintah sangat insolvent dan paling lemah di dunia. Deflasi sebenarnya telah menggejala sejak 1998, investasi asing macet, dan terjadi pelarian modal.

Solusi yang diberikan terhadap masalah tersebut adalah dengan terus memberikan stimulus fiskal secara besar-besaran sehingga yang terjadi adalah defisit anggaran yang sangat massif. Atas dasar itu Chang memprediksikan bahwa krisis akan bertambah hebat, dislokasi ekonomi akan menjadi masalah sosial dan menjadi krisis politik. Karena tidak ada solusi, Cina diprediksikan akan kolaps.

Jalan Demokrasi
Semua persoalan tersebut bermuara pada masalah politik. Gebrakan pemerintahan Hu Jintao mengubah paradigma pembangunan ekonomi, tidak lepas dari surutnya pengaruh Jiang Zemin. Selama Jiang berkuasa, korupsi ditingkat elite politik merajalela termasuk yang dilakukan keluarganya, meski ia mengkampanyekan anti-korupsi. Diawal pemerintahan Hu, Jiang masih sangat berpengaruh dengan jabatan Ketua Komisi Militer.

Kini, pengaruh klik Jiang Zemin mulai mengendor begitu Jiang terdepak dari lingkaran kekuasaan. Kesempatan ini agaknya digunakan oleh Hu Jintao untuk mulai memangkas klik Jiang dari bawah. Sebelumnya para pemerhati China cukup gemes dengan sikap Hu yang terkesan lamban dan kurang berani. Sekjen Partai Komunis Shanghai Chen Liangyu dan 24 anggota politbiro partai yang dipecat belum lama ini karena kasus korupsi adalah orang-orang kepercayaan Jiang Zemin.

Dengan dibongkarnya skandal korupsi di Shanghai, barangkali Hu Jintao ingin menunjukan kepada dunia bahwa dirinya sedang memulai perlawanan. Tentu saja dia perlu membersihkan diri dari "noda kotor" bekas Jiang, sebab kalau menjelang Olimpiade 2008, noda ini masih melekat, pesta olah raga dunia itu terancam batal disenggarakan di sana. Disinilah kekuasaannya akan dipertaruhkan.

Bagaimanapun Hu Jintao sedang menghadapi tekanan dari dunia internasional berkaitan kasus pelanggaran HAM berat terhadap penganut Katolik, kaum Tibetan, kaum muslim Uighur, dan pengikut Falun Gong— yang merupakan warisan rejim Jiang. Apalagi sekarang kasus pengambilan organ praktisi Falun Gong secara illegal di China untuk kepentingan transplantasi, sedang disorot dunia.

Tanpa reformasi politik, perubahan paradigma pembangunan ekonomi China tidak cukup berarti bagi reformasi struktural. Perkembangan ekonomi yang semakin liberal pun menuntut perubahan politik yang demokratis. Lebih-lebih seiiring reformasi ekonomi sejak 1980-an muncul kelas menengah dan intelektual yang semakin kritis menyikapi sistem monolitik partai yang sudah berkuasa 57 tahun.

Jalan demokrasi agaknya sudah menjadi tuntutan perubahan di tengah liberalisme ekonomi China yang tak terbendung lagi. Kalau perubahan paradigma pembangunan ekonomi ini dilakukan tanpa memberikan ruang pluralisme dan demokrasi bagi rakyatnya, dikuatirkan kebijakan ekonomi itu justru menjadi kontra produktif. Disinilah kepemimpinan Hu Jintao dan Wen Jibao sedang diuji untuk memilih jalan demokrasi atau meninggalkan sistem politik yang monolitik sekarang ini.
--------------------
*Penulis adalah seorang jurnalis yang kini bekerja di sebuah NGO pencegahan korupsi